Komisi II DPR menolak permintaan KPU untuk konsultasi tertulis terkait putusan MA. Fraksi partai politik menilai perlu rapat kerja atau dengar pendapat agar keputusan bersifat kolektif.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia didampingi Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa memimpin rapat dengar pendapat dengan penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Kementerian Dalam Negeri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu .
Oleh karena itu, ia menekankan, penting untuk membahas tindak lanjut atas putusan MA tersebut melalui rapat secara tatap muka antara KPU, Komisi II DPR, dan pemerintah. Pertemuan langsung juga krusial karena pengambilan keputusan di parlemen bersifat kolektif kolegial, bukan ditentukan salah satu pihak saja.
Jika konsultasi dilakukan secara tertulis, lanjut Saan, akan muncul persoalan terkait dengan alur komunikasi. Mekanisme tersebut bakal menghilangkan dialog antara Komisi II, KPU, dan pemerintah. Padahal, komunikasi dua arah antarsemua pihak merupakan proses krusial di tengah berkembangnya dugaan bahwa putusan MA terkait penghitungan syarat usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berhubungan dengan kepentingan pihak tertentu.
”Salah satu unsur penting dalam menentukan kualitas pemilu yang baik adalah penyelenggaranya. Apa susahnya kalau datang konsultasi dengan Komisi II, sesuai dengan perintah konstitusi secara baik, diskusi lebih mendalam sebelum membuat keputusan,” tutur Komarudin.di Jakarta, Rabu malam.
Utama Putusan Ma Berita Aktual Pilkada 2024
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ada Pimpinan Tak Hadiri Rapat, Anggota Komisi II DPR Sebut KPU dan Bawaslu Tidak SeriusAnggota Komisi II DPR sebut KPU dan Bawaslu tak serius. Apa sebabnya?
Read more »
Komisi II DPR rapat dengan KPU-Bawaslu bahas RKP dan RAPBN Tahun 2025Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ...
Read more »
Komisi II DPR Tegur KPU dan Bawaslu Tak Serius Hadir RapatAnggota Komisi II Fraksi PAN Guspardi Gaus menyoroti kehadiran jajaran KPU dan Bawaslu dalam rapat hari ini yang membahas soal anggaran.
Read more »
Kebut, Komisi II DPR Segera Bahas Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah Bareng KPUSecara konstitusi, MA berwenang mengubah norma dalam peraturan termasuk PKPU terkait Pencalonan Kepala Daerah dan putusan MA wajib dilaksanakan.
Read more »
Komisi II DPR Bakal Panggil KPU Bahas Putusan Batas Usia Calon Kepala DaerahPembahasan bersama KPU itu penting, karena dengan adanya putusan ini maka akan berdampak pada Peraturan KPU (PKPU) perihal pencalonan kepala daerah.
Read more »
Komisi II DPR RI Segera Bahas Putusan MA Terkait Syarat Usia Calon Kada dengan KPUKomisi II DPR RI bersiap untuk membahas Putusan MA Nomor 23 PHUM2024 yang mengubah interpretasi syarat usia minimum calon kepala daerah bersama KPU
Read more »