Undang-Undang Pengurangan Inflasi Amerika Serikat membuat komitmen investor global pada proyek gasifikasi batu bara hingga baterai kendaraan listrik RI goyah.
Bisnis.com, JAKARTA - Komitmen investor global pada proyek hilirisasi mineral dan batu bara di Indonesia yang sering digemborkan Presiden Joko Widodo, satu per satu tergoyahkan oleh kebijakan Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau Inflation Reduction Act Amerika Serikat .
Beleid yang menjanjikan US$370 miliar kredit pajak dan insentif lainnya untuk rantai pasok kendaraan listrik hingga energi terbarukan itu menjadi magnet besar bagi para pemain global di sektor tersebut untuk menanamkan investasinya di AS. Kebijakan ini merupakan upaya AS untuk mengurangi ketergantungan terhadap China dalam rantai pasok baterai EV.
Apalagi, sebagai implementasi IRA, pemerintah AS akan memperketat syarat pemberian kredit pajak untuk EV. Aturan itu mensyaratkan nilai tertentu dari komponen baterai EV harus diproduksi atau dirakit di Amerika Utara atau mitra perdagangan bebas AS.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR Sahkan 11 Undang-Undang pada Masa Persidangan IVPembentukan undang-undang adalah pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui komitmen
Read more »
MK Tolak Dua Uji Materi Undang-Undang Pelindungan Data PribadiMK menolak gugatan terkait permohonan menguji data yang dikecualikan untuk kepentingan keamanan nasional maupun pelindungan data untuk kegiatan bisnis yang dilakukan di rumah.
Read more »
Soal RUU Perampasan Aset, Sekjen PDI-P: Korupsi Tak Selesai dengan Buat Undang-UndangSekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengingatkan Indonesia pernah memiliki UU Antikorupi yang terlalu super power sehingga banyak penyalahgunaan.
Read more »
Kembali dari Cina, Warga Australia Didakwa atas Dugaan Menjual Informasi NegaraOrang kedua yang pernah didakwa melanggar undang-undang campur tangan asing Australia hadir di pengadilan
Read more »
Ribut Penolakan Sholat Idul Fitri di Pekalongan, Ketua PBNU Jelaskan Masalahnya |Republika OnlineGus Fahrur mewacanakan perlunya undang-undang tentang penetapan hari raya.
Read more »
IMF Minta Bank Sentral di Asia Pertahankan Kebijakan Moneter Buat Tahan InflasiIMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia-Pasifik akan mencapai 4,6 persen di 2023.
Read more »