Soal RUU Perampasan Aset, Sekjen PDI-P: Korupsi Tak Selesai dengan Buat Undang-Undang

Malaysia News News

Soal RUU Perampasan Aset, Sekjen PDI-P: Korupsi Tak Selesai dengan Buat Undang-Undang
Malaysia Latest News,Malaysia Headlines
  • 📰 kompascom
  • ⏱ Reading Time:
  • 19 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 11%
  • Publisher: 68%

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengingatkan Indonesia pernah memiliki UU Antikorupi yang terlalu super power sehingga banyak penyalahgunaan.

Hal itu dia katakan saat ditanya awak media apakah PDI-Perjuangan akan mendukung pembentukanHasto mengatakan, tidak serta merta PDI-P mendukung pembentukan itu. Mereka akan melihat substatif RUU Perampasan Aset layak untuk diperjuangkan atau tidak.

Untuk itu, kata Hasto, PDI-Perjuangan akan melihat aspek prinsip dan manajemen, termasuk tata kelola RUU Perampasan Aset ini dibentuk. Dalam pernyataan terbarunya pada Kamis , Kepala Negara menyinggung soal proses penerbitan RUU tersebut yang tidak kunjung selesai.Mahfud Ungkap Indonesia Ajukan Diri Jadi Anggota FATF, UU Perampasan Aset Jadi Salah Satu Kunci

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

kompascom /  🏆 9. in İD

Malaysia Latest News, Malaysia Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DPR Sahkan 11 Undang-Undang pada Masa Persidangan IVDPR Sahkan 11 Undang-Undang pada Masa Persidangan IVPembentukan undang-undang adalah pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui komitmen
Read more »

MK Tolak Dua Uji Materi Undang-Undang Pelindungan Data PribadiMK Tolak Dua Uji Materi Undang-Undang Pelindungan Data PribadiMK menolak gugatan terkait permohonan menguji data yang dikecualikan untuk kepentingan keamanan nasional maupun pelindungan data untuk kegiatan bisnis yang dilakukan di rumah.
Read more »

Kembali dari Cina, Warga Australia Didakwa atas Dugaan Menjual Informasi NegaraOrang kedua yang pernah didakwa melanggar undang-undang campur tangan asing Australia hadir di pengadilan
Read more »

Ribut Penolakan Sholat Idul Fitri di Pekalongan, Ketua PBNU Jelaskan Masalahnya |Republika OnlineRibut Penolakan Sholat Idul Fitri di Pekalongan, Ketua PBNU Jelaskan Masalahnya |Republika OnlineGus Fahrur mewacanakan perlunya undang-undang tentang penetapan hari raya.
Read more »

PAN Bakal Dukung PDI-P Jika Ingin Tetap Capres di Koalisi Besar, tapi...PAN Bakal Dukung PDI-P Jika Ingin Tetap Capres di Koalisi Besar, tapi...PAN beri sinyal bakal dukung tetap ingin capres di rencana Koalisi Besar, tapi ada syarat khususnya yakni dimusyawarahkan dulu
Read more »



Render Time: 2025-03-30 15:54:11