Jokowi menyampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah belum memutuskan untuk mendorong revisi Undang-undang-undang peradilan militer.
Alhasil, sejumlah pihak pun mendesak revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasalnya, ketentuan UU ini dianggap membuat seorang anggota TNI aktif yang melakukan tindak pidana umum dapat lolos dari jerat hukum karena akan diadili di peradilan militer.
“Saya kira tentang revisi undang-undang itu, revisi memang menjadi biasa lah. Dalam waktu sekian lama, biasanya setelah pelaksanaan, ada hal-hal yang dirasakan untuk direvisi,” ujarnya dikutip melalui Youtube Sekretariat Wapres, Jumat . Oleh karena itu, Wapres asal Tangerang itu mengatakan, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Moh. Mahfud MD sudah tepat, bahwa pemerintah akan mempertimbangkan revisi UU Peradilan Militer dengan memasukkannya ke dalam Program Legislasi Nasional jangka panjang.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Hingga Kini Belum Ada Wacana Revisi UU Peradilan MiliterKalangan DPR menyatakan, meski pemerintah sudah membuka wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, belum pernah ada pembicaraan terkait di Dewan Perwakilan Rakyat. Polhuk AdadiKompas
Read more »
Jokowi Tanggapi Kritik Rocky Gerung dengan Fokus Kerja, Said Abdullah Minta Pendukung Jokowi MenirunyaSaid Abdullah mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang memilih bekerja menuntaskan janjinya kepada rakyat meski dikritik oleh Rocky Gerung.
Read more »
Wapres: UU Peradilan Militer Perlu DiperbaikiWakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu disempurnakan.
Read more »
Sebut Revisi Permendag 50 Segera Keluar, Teten: Jangan Sampe Barang Murahan MasukDemi melindungi produk UMKM lokal, Menkop UKM Teten Masduki mengungkapkan bahwa revisi Permendag No. 50 Tahun 2020 akan segera keluar dalam waktu dekat. Menteri...
Read more »
Revisi Luas UU DesaAgar revisi UU Desa bisa berarti bagi pengembangan otonomi asli, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan perbaikan pelayanan publik tingkat desa, perlu diperbaiki paling tidak sepuluh masalah paling mengemuka di desa. Opini AdadiKompas
Read more »
PKS soal Batas Usia Cawapres: Baiknya Revisi UU, Bukan Melalui MKSejumlah pihak menggugat usia minimal capres dan cawapres ke MK. PKS menilai batas usia minimal pencapresan sebaiknya diubah melalui revisi UU Pemilu.
Read more »