Jejak Brigjen Karyoto dalam Kriminalisasi Pimpinan KPK Sebelum Menjadi Deputi Penindakan

Malaysia News News

Jejak Brigjen Karyoto dalam Kriminalisasi Pimpinan KPK Sebelum Menjadi Deputi Penindakan
Malaysia Latest News,Malaysia Headlines
  • 📰 temponewsroom
  • ⏱ Reading Time:
  • 63 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 28%
  • Publisher: 63%

Ketua KPK Firli Bahuri memilih rekan seangkatannya di Akademi Kepolisian, Brigadir Jenderal Karyoto, sebagai Deputi Penindakan. Karyoto ditengarai pernah membocorkan kasus ke instansi asalnya dan terlibat dalam kriminalisasi pimpinan KPK. Selengkapnya.

DIPIMPIN Komisaris Jenderal Firli Bahuri, acara pelantikan empat pejabat struktural Komisi Pemberantasan Korupsi itu berlangsung sekitar setengah jam pada Selasa, 14 April lalu. Dengan memakai masker, Ketua KPK tersebut menyalami para pejabat baru setelah selesai melantiknya. Mereka lalu bersama-sama menuju lantai 15, ruang pimpinan komisi antikorupsi, untuk beramah-tamah.

Proses pemilihan empat jabatan struktural itu dimulai pada 5 Maret dengan diikuti 53 peserta. Seleksi meliputi kelengkapan administrasi, tes potensi, dan asesmen kompetensi. KPK juga menggelar tes kesehatan jasmani dan rohani, presentasi makalah soal visi-misi jabatan, serta wawancara oleh pimpinan. Untuk posisi Direktur Penyelidikan, terdapat 17 pendaftar yang berasal dari Kejaksaan Agung, kalangan internal KPK, Polri, dan instansi lain.

Pada 2015 itu juga, kata tiga penegak hukum kepada Tempo, Karyoto diduga pernah meminta rekaman bukti pemeriksaan suatu kasus yang menyangkut koleganya di Korps Bhayangkara yang sedang ditangani lembaga antirasuah. “Dia pernah menyuruh kurir di KPK untuk mengambil CD rekaman pemeriksaan,” ujar salah seorang penegak hukum. Pegawai yang berkontak dengan Karyoto kemudian mendapat sanksi dari Pengawas Internal KPK.

Pada 2019, PT Surya Karya menjadi pihak ketiga yang disewa Kepolisian Perairan Polda Yogyakarta. Warga menolak pengerukan pasir dengan alat sedot karena merusak kelestarian hutan bakau serta mengganggu usaha peternakan dan pertanian. Kepolisian Perairan Yogyakarta dan PT Surya Karya tidak bisa menunjukkan surat-surat perizinan atas nama normalisasi kepada warga.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

temponewsroom /  🏆 13. in İD

Malaysia Latest News, Malaysia Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Eniya Listiani Dewi, Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material: Kami Merancang Ventilator dengan Bahan Lokal - Tamu - koran.tempo.coEniya Listiani Dewi, Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material: Kami Merancang Ventilator dengan Bahan Lokal - Tamu - koran.tempo.coAda nada khawatir saat Eniya Listiani Dewi berbicara di depan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Rumah Sakit Pertamina Jaya, Jakarta Pusat, Kamis lalu.
Read more »

Erick Thohir Bicara Mafia Alat Kesehatan, KPK Minta LaporkanErick Thohir Bicara Mafia Alat Kesehatan, KPK Minta LaporkanKPK, kata Ali, berkomitmen mengawal pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dalam penanganan Covid-19.
Read more »

Kisah Dede Sunandar, Dulu Cleaning Service Kini Jadi Pelawak TerkenalKisah Dede Sunandar, Dulu Cleaning Service Kini Jadi Pelawak TerkenalDede Sunandar pernah mengalami masa-masa sulit sebelum menjadi pelawak terkenal seperti sekarang.
Read more »



Render Time: 2025-02-26 19:24:47