Iluni FHUI Kecam DPR Revisi UU Pilkada Anulir Putusan MK: Pembegalan Demokrasi Nyata Dipertontonkan

Iluni FHUI News

Iluni FHUI Kecam DPR Revisi UU Pilkada Anulir Putusan MK: Pembegalan Demokrasi Nyata Dipertontonkan
Iluni UIUU PilkadaRevisi UU Pilkada
  • 📰 liputan6dotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 35 sec. here
  • 8 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 38%
  • Publisher: 83%

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Iluni FHUI) menentang keras Revisi UU Pilkada oleh DPR RI.

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia menentang keras revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah atau Revisi UU Pilkada oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Rapin menjelaskan, dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. DPR dan Pemerintah Kesampingkan Isi Putusan MKSayangnya, alih-alih mematuhi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, tak lama berselang DPR dan Pemerintah justru melakukan pembahasan revisi UU Pilkada yang mengesampingkan isi dari putusan MK.

Rapin menyampaikan, negara dengan supremasi hukum yang buruk tentunya akan mendapat stigma negatif secara global. Indonesia, kata dia berpotensi kehilangan reputasi baik di mata komunitas internasional dan membuat negara-negara lain enggan menjalin kerja sama di berbagai bidang.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

liputan6dotcom /  🏆 4. in İD

Iluni UI UU Pilkada Revisi UU Pilkada Putusan MK Demokrasi MK

Malaysia Latest News, Malaysia Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DPR Tunggu DIM dari Pemerintah untuk Bahas Revisi UU WantimpresDPR Tunggu DIM dari Pemerintah untuk Bahas Revisi UU WantimpresDPR belum menerima dokumen daftar inventarisasi masalah DIM dari pemerintah terkait Revisi Undang-Undang UU Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Wantimpres
Read more »

DPR Tunggu DIM dari Pemerintah untuk Bahas Revisi UU WantimpresDPR Tunggu DIM dari Pemerintah untuk Bahas Revisi UU WantimpresDPR belum menerima dokumen daftar inventarisasi masalah DIM dari pemerintah terkait Revisi Undang-Undang UU Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Wantimpres
Read more »

Jimly Asshiddiqie Sarankan Pembahasan Revisi UU TNI-Polri di DPR Ditunda: Daripada Bikin RibutJimly Asshiddiqie Sarankan Pembahasan Revisi UU TNI-Polri di DPR Ditunda: Daripada Bikin RibutJimly Asshiddiqie menyarankan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri ditunda.
Read more »

Pimpinan DPR Sebut Usulan Revisi UU MD3 dari Said Abdullah PDIPPimpinan DPR Sebut Usulan Revisi UU MD3 dari Said Abdullah PDIPDasco pun menyebut, dikhawatirkan revisi UU MD3 dapat menimbulkam dampak negatif.
Read more »

Wakil Ketua DPR Ungkap Revisi MD3 Permintaan Said Abdullah PDIPWakil Ketua DPR Ungkap Revisi MD3 Permintaan Said Abdullah PDIPBerita Wakil Ketua DPR Ungkap Revisi MD3 Permintaan Said Abdullah PDIP terbaru hari ini 2024-08-01 19:53:32 dari sumber yang terpercaya
Read more »

Ketua Banggar DPR benarkan pernah usul revisi UU MD3Ketua Banggar DPR benarkan pernah usul revisi UU MD3Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah membenarkan bahwa dirinya pernah mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) tentang MPR, ...
Read more »



Render Time: 2025-02-25 10:49:46