Jimly Asshiddiqie Sarankan Pembahasan Revisi UU TNI-Polri di DPR Ditunda: Daripada Bikin Ribut

Uu Tni News

Jimly Asshiddiqie Sarankan Pembahasan Revisi UU TNI-Polri di DPR Ditunda: Daripada Bikin Ribut
Uu PolriJimly AshiddiqieDpr
  • 📰 KompasTV
  • ⏱ Reading Time:
  • 42 sec. here
  • 7 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 37%
  • Publisher: 63%

Jimly Asshiddiqie menyarankan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri ditunda.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian usai bertemu dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin . - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menyarankan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia , ditunda. Dia mengusulkan dibahas di DPR periode 2024-2029.

"Lagi pula untuk apa tergesa-gesa di akhir masa sidang sekarang? Kan 3 bulan lagi di pemerintahan baru bisa saja dilakukan revisi dengan lebih terencana," kata Jimly dalam akun X pribadinya @JimlyAS yang dikutip pada Kamis . Selain itu, kata dia, kini repons publik juga banyak yang menolaknya. Misalnya, seperti dari Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sebelumnya, Megawati mengaku tak setuju dengan keputusan DPR RI yang akan merevisi UU TNI dan Polri. "Kalau saya ngomong gini, Ibu Mega enggak setuju , ya enggak setujulah. Kok sekarang disetarakan? Saya enggak ngerti maksudnya apa? Mbok enggak usah deh di ini-ini dulu. Sampai saya bilang gini, kalau disetarakan artinya kalau AURI -nya punya pesawat berarti polisinya juga harus punya pesawat dong," kata Megawati.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

KompasTV /  🏆 22. in İD

Uu Polri Jimly Ashiddiqie Dpr Tni Polri

Malaysia Latest News, Malaysia Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hadiri Upacara Praspa TNI-Polri, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Peningkatan Profesionalitas TNI-PolriHadiri Upacara Praspa TNI-Polri, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Peningkatan Profesionalitas TNI-PolriBerita Hadiri Upacara Praspa TNI-Polri, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Peningkatan Profesionalitas TNI-Polri terbaru hari ini 2024-07-16 17:38:24 dari sumber yang terpercaya
Read more »

Marsekal Sri Hastuti, Jenderal Perempuan TNI AU Ini Resmi Dilantik Jadi Kapuspsi TNIMarsekal Sri Hastuti, Jenderal Perempuan TNI AU Ini Resmi Dilantik Jadi Kapuspsi TNIPelantikan Marsma TNI Sri Hastuti jadi Kapuspsi TNI dipimpin oleh Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan
Read more »

Irman Gusman Raih Kursi DPD RI, Jimly Asshiddiqie: Hormati Pilihan Masyarakat SumbarIrman Gusman Raih Kursi DPD RI, Jimly Asshiddiqie: Hormati Pilihan Masyarakat SumbarJPNN.com : Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Jimly Asshiddiqie mengucapkan selamat atas terpilihnya Irman Gusman sebagai anggota DPD mewakili Sumater
Read more »

Jimly Asshiddiqie: PTUN Permalukan Lembaga Sendiri Jika Kabulkan Gugatan Anwar UsmanJimly Asshiddiqie: PTUN Permalukan Lembaga Sendiri Jika Kabulkan Gugatan Anwar UsmanMenurut Jimly, gugatan adik ipar Presiden Jokowi selaku hakim MK itu ke PTUN merupakan hal yang keliru. Begitu juga, jika PTUN Jakarta mengabulkan
Read more »

Jimly Asshiddiqie Sebut Gugatan Anwar Usman ke PTUN Salah Alamat, Ini AlasannyaJimly Asshiddiqie Sebut Gugatan Anwar Usman ke PTUN Salah Alamat, Ini AlasannyaMantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta salah alamat
Read more »

Jimly Asshiddiqie Ketentuan Dewan Pertimbangan Agung Presiden Dapat Diatur dalam UUJimly Asshiddiqie Ketentuan Dewan Pertimbangan Agung Presiden Dapat Diatur dalam UUJimly Asshiddiqie merespons soal Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung DPA Menurutnya ketentuan nama maupun anggota DPA nantinya dapat diatur dalam undang-undang
Read more »



Render Time: 2025-02-25 07:07:20