Padahal, pemerintah dan DPR menolak untuk merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasca penyelenggaraan Pemilu 2019.
yang tidak mempersoalkan gugatan usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden menjadi 35 tahun.
“Di situ ada ruang bahkan sudah sampai dibahas di DPR, Komisi II, menyusun revisi UU Pemilu, tapi kemudian di awal 2021 pemerintah dan DPR menyatakan bahwa revisi ini tidak usah dilanjutkan,” tambah dia.Ninis menyebut langkah perubahan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentu tidak memungkinkan karena perubahan usia minimal capres dan cawapres bukan hal genting yang mendesak.
Dia mengaku langkah pemerintah dan DPR yang dianggap berubah pikiran ini menjadi argumentasi Perludem dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PUSaKO FH Unand Menduga Gugatan Syarat Capres-Cawapres Menyasar Tokoh TertentuDia menilai pengujian undang-undang (UU) menjelang pemilu menjadi rawan disalahgunakan.
Read more »
Bolak Balik Dibahas, RUU ASN Habiskan Waktu 2,5 TahunKomisi II DPR dan pemerintah tengah membahas rancangan akhir Rancangan Undang-undang ASN.
Read more »
RUU ASN sepakat dibawa ke rapat paripurna DPRRancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN) akan disahkan jadi undang-undang di ...
Read more »
Catatan untuk Undang-Undang KesehatanPada dasarnya, 11 undang-undang terkait kesehatan yang dicabut masih berjalan baik. Hal-hal yang belum dapat mengantisipasi misi Presiden terkait transformasi kesehatan cukup disusun saja UU Transformasi Kesehatan.
Read more »
Undang-Undang Migas Direvisi, Ahli Usulkan Hal IniMenurut praktisi migas, hal paling penting dalam pembahasan revisi UU Migas adalah mengenai peran dari Badan Usaha Khusus (BUK) Migas.
Read more »
MK Soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres: MK Tak Bisa Batalkan Undang-Undang Tak Dilarang KonstitusiAturan batas usia capres-cawapres merupakan kebijakan hukum terbuka, sehingga yang dapat mengubahnya DPR dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
Read more »