Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN) akan disahkan jadi undang-undang di ...
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas serta Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa . ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.
Jakarta - Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara akan disahkan jadi undang-undang di rapat paripurna setelah seluruh fraksi di Komisi II DPR dan pemerintah sepakat pada pembicaraan tingkat satu. "Setuju," jawab peserta rapat yang dihadiri Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Negara Abdullah Azwar Anas dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bolak Balik Dibahas, RUU ASN Habiskan Waktu 2,5 TahunKomisi II DPR dan pemerintah tengah membahas rancangan akhir Rancangan Undang-undang ASN.
Read more »
Azwar Anas dan Yasonna Laoly Rapat Bareng Komisi II DPR Bahas RUU ASNAda tujuh isu dalam RUU ASN yang dibahas. Salah satunya terkait transformasi rekrutmen dan jabatan ASN
Read more »
Komisi II DPR Setujui RUU ASN Usulan Jokowi, Ini Isinya!Komisi II DPR RI dan pemerintah telah sepakat membawa RUU ASN ke Rapat Paripurna.
Read more »
Pemerintah dan DPR Sepakat RUU ASN Dibawa ke ParipurnaKomisi II DPR RI dan pemerintah sepakat RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dibawa ke rapat paripurna
Read more »
RUU ASN Segera Disahkan Jadi UU di Rapat Paripurna DPRPemerintah dan DPR telah menyepakati seluruh pembahasan RUU ASN. Segera disahkan jadi undang-undang.
Read more »
RUU Perkoperasian Segera Dibahas di DPR Mulai Oktober 2023KemenKopUKM memastikan Surpres kepada Pimpinan DPR RI terkait pembahasan RUU Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah diterima DPR
Read more »