Pemprov DKI Jakarta akan melakukan uji coba WFH 50 persen bagi PNS selama tiga bulan mulai 21 Agustus - 21 Oktober 2023. Uji coba WFH ini merespons persoalan polusi udara di Ibu Kota sekaligus dalam rangka menyambut KTT ASEAN di Jakarta pada September 2023 mendatang.
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan uji coba bekerja dari rumah atau work form home bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya selama tiga bulan mulai 21 Agustus 2023 mendatang.
Namun kebijakan WFH ini tidak berlaku bagi Aparatur Sipil Negara DKI Jakarta yang melakukan layanan langsung kepada masyarakat."Seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, hingga pelayanan tingkat kelurahan," kata Sigit dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Kamis .
Tak hanya WFH, Pemprov DKI Jakarta juga akan menerapkan sistem Pembelajaran Jarak Jauh bagi sekolah yang berada dekat dengan lokasi KTT ASEAN. Sistem PJJ diberlakukan dengan presentase kehadiran siswa 50 persen. Kebijakan Pemprov DKI Jakarta ini juga didukung pemerintah pusat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengeluarkan surat edaran yang mengatur WFH dan WFO bagi ASN atau PNS pusat yang ada di Jakarta dalam rangka menyambut KTT ASEAN.
Adapun hari dan jam kerja yang diberlakukan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah. Surat Edaran ini berlaku mulai 28 Agustus 2023 sampai 7 September 2023. Kendati demikian, dia menilai, inisiatif Pemprov DKI yang menerapkan kebijakan WFH 50 persen bagi aparaturnya mulai 21 Agustus mendatang juga akan membantu persiapan KTT ASEAN ke-43 di Jakarta.
"Jadi prinsipnya sama dengan DKI, 50 persen. Maksimal segitu kita coba, WFH 50 persen. Saya kira itu saling mendukung," kata Averrouce. Hal ini disampaikan Heru Budi usai mengikuti rapat koordinasi bersama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan kepala daerah lainnya terkait permasalahan polusi udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi .
Selain WFH, Luhut juga mengusulkan pengetatan kebijakan ganjil genap hingga disinsentif tarif parkir demi menekan buruknya polusi udara di wilayah Jabodetabek. "Misalnya, di industri, bagaimana menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, energi yang ramah lingkungan," sambungnya. "Saat ini sudah sangat populer dan ini berdampak langsung dan tidak langsung terhadap kesehatan. Orang akan lebih sedikit aktivitas perjalanan, dalam arti proporsi polutan lewat kendaraan akan semakin berkurang," kata Dicky Budiman menandaskan.
Dokter spesialis paru konsultan Feni Fitriani Taufik menambahkan, kebijakan WFH dinilai mengurangi pajanan polutan sementara, bukan inti dari upaya mengatasi polusi udara. "Kebijakan ini akan mengurangi polusi udara, tapi tidak akan signifikan. Kebijakan ini justru memperlihatkan bahwa pemerintah pusat maupun Provinsi DKI belum memiliki rencana aksi strategis mengatasi polusi udara," ujarnya saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Jumat .
"Catatan khusus, buruknya kualitas udara tidak hanya terjadi di luar ruangan, namun juga terjadi di dalam ruangan . Penting bagi pemerintah untuk juga memperhatikan masalah polusi udara dalam ruangan yang berdampak bagi kesehatan untuk mereka yang bekerja dan beraktifitas dalam ruangan ," ucap Ghofar.
"Pengendalian pencemaran dan penegakan hukum dari sektor industri. Dan melarang segala bentuk pembakaran terbuka baik oleh masyarakat, korporasi, maupun fasilitas milik pemerintah," ucap Gofar menandaskan. "Jadi jangka panjang, seterusnya, sehingga bisa mengefisiensikan. Jadi namanya bukan WFH, tapi FWA flexible working arrangement, bisa bekerja di manapun. Kalau WFH kan kayak benar-benar di rumah, padahal dia kan bisa bekerja di manapun ya menggunakan metode bukan hanya online saja, bisa nota dinas online dan sebagainya," ucap Yogi.
"Dari tataran kebijakan, pemerintah harus berani menerapkan langkah radikal dengan memigrasikan kendaraan untuk menggunakan BBM standar euro, minimal ber RON 92. Nah beranikah Jabodetabek membuat kebijakan ini, artinya menghapus BBM dibawah RON 92," kata Agus kepada Liputan6.com, Jumat . Hal ini juga sesuai dengan pandangan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, yang menilai WFH bukanlah satu-satunya solusi yang baik untuk persoalan polusi udara di Ibu Kota. Apalagi dia merasa uji coba WFH selama tiga bulan terlalu lama.Meski demikian, Gembong menegaskan sejatinya Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyetujui penerapan WFH bagi ASN di Ibu Kota. Namun, menurut dia, Pemprov DKI Jakarta juga perlu menjaga pertumbuhan ekonomi.
Lebih lanjut, ketimbang WFH, dia mendorong Pemprov DKI Jakarta mengambil kebijakan yang lebih berani. Dia mencontohkan, aturan soal pembatasan usia kendaraan yang dia sebut bakal punya dampak lebih besar mengatasi kemacetan maupun polusi udara. Karena dalam transportasi ada manajemen dan Pull and push strategy. Djoko menjelaskan,"pull and push strategi ini adalah pull yaitu menyerupai penyediaan public transport, pushnya yaitu mendorong orang untuk menggunakan public transport dengan cara all in one, memberlakukan ganjil genap misalnya".
"Jadi intinya, akar masalahnya adalah minimnya transportasi umum untuk di luar Jakarta. itu harus dibagusin sehingga covernya bisa seperti Transjakarta sampai 88 persen. Setelah itu mau beralih dengan menggunakan regulasi untuk mencegah atau memaksa mereka pindah dengan 3 in 1, ganjil genap, atau bentuk lain misalnya tarif parkir dinaikkan di pusat atau pajak kendaraan bermotor," paparnya.
"Sama kayak kita dulu aja pas COVID, ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat , dengan PPKM itu mengurangi penularan COVID."Lebih lanjut, Syahril juga merespons informasi yang menyebutkan bahwa polusi udara Jakarta dapat memicu risiko penggumpalan darah, menurut pemberitaan sejumlah media asing. Menurut dia, penggumpalan darah akibat dampak polusi udara bisa saja terjadi.
Paparan polutan akibat polusi udara yang masuk ke tubuh, lanjut Syahril, dapat membuat saluran pernapasan menjadi kotor. Paparan polusi juga bisa kena mata dan kulit.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
WFH bagi ASN DKI Jakarta Bakal Dimulai 21 Agustus 2023, Bagaimana Nasib Layanan Publik?Pemberlakuan sistem bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi ASN di lingkungan kerja Pemprov DKI bakal dipercepa mulai 21 Agustus 2023.
Read more »
Jakarta Uji Coba 50% PNS Bekerja dari Rumah Mulai 21 Agustus 2023Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerapkan skema 50 persen bekerja dari rumah dan 50 persen bekerja secara fisik di kantor.
Read more »
Prediksi Piala AFF U-23 2023: Malaysia Vs Timnas Indonesia U-23 18 Agustus 2023Timnas Indonesia U-23 akan memulai langkahnya di Piala AFF U-23 2023 dengan menghadapi Malaysia dalam babak penyisihan Grup B.
Read more »
Rapat Penanganan Polusi Udara, Heru Budi Sebut Luhut Minta Seluruh Kementerian WFHPemprov DKI akan mulai menerapkan WFH bagi ASN pada tanggal 21 Agustus 2023 mendatang.
Read more »
PNS Pusat Bisa Kerja dari Rumah Alias WFH Mulai 28 Agustus 2023Ada ketentuan persentase pembagian pegawai ASN atau PNS yang bekerja dari rumah alias WFH.
Read more »