Ganjar menyebutkan penyaluran bansos ini menimbulkan keributan di kalangan bawah.
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat tidak kaku dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat saat pandemi Covid-19. Sebab, penerapannya di lapangan sulit dan berpotensi menimbulkan permasalahan. Baca Juga Ganjar menyampaikan permintaan itu kepada Ketua Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo saat rapat terbatas melalui konferensi video di Semarang, Ahad .
"Misalnya begini, ada warga yang sudah dapat PKH, dia tanya apakah masih bisa memperoleh bantuan lain. Sesuai undang-undang kan tidak boleh, tapi nyatanya dia kekurangan," ujarnya pula. Ironisnya, 200 orang itu beda dengan data yang diusulkan sebelumnya."Atau barangkali ada masyarakat yang berebut untuk dapat bantuan tunai yang Rp600.000, mereka tidak mau yang Rp200.000. Ini kan jadi persoalan dan itu membuat kami di bawah kesulitan," katanya lagi.
"Alangkah indahnya apabila bantuan sosial ini diselesaikan di level desa. Kami serahkan pada kades, silakan gunakan sesuai kriteria dan dengan lokalitas yang ada. Tentu kami, baik dari pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota memberikan pendampingan," ujarnya pula.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bupati Tangerang Minta Pemerintah Pusat Murahkan Harga Rapid TestPada periode kedua PSBB di Kabupaten Tangerang nanti, Ahmed Zaki memastikan bahwa pihaknya akan bersikap tegas dalam mendisiplinkan masyarakat.
Read more »
Wali Kota Kendari Minta Pemerintah Pusat Beri Kewenangan Pemda Membagikan BLTWali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir meminta pemerintah pusat memberikan diskresi kepada pemerintah daerah untuk membagikan bantuan langsung tunai (BLT).
Read more »
Bawa Bantuan 7 Ton Beras, Ganjar Minta Warga Tetap ProduktifGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga telah membagikan beras dan sembako kepada warga sekitar Masjid Agung Kauman Semarang. bantuanberas
Read more »
LBH Minta Pemerintah Beri Jaminan untuk Buruh di Papua Selama Wabah CoronaDirektur LBH Papua Emanuel Gobay mengungkap, nasib buruh di Papua masih tidak jelas, terlebih di tengah pandemi Corona.
Read more »
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Potensi Putus Sekolah |Republika OnlineHampir 60 persen sekolah swasta kesulitan biaya operasional akibat Covid-19
Read more »
Politikus Demokrat Minta Pemerintah Tolak TKA China di KonawePemerintah pusat kembali didesak agar menolak rencana kedatangan TKA asal China di Kabupaten Konawe Utara di tengah pandemi virus corona.
Read more »