Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) meminta tambahan anggaran Rp 3,1 triliun untuk tahun 2024.
Sebelumnya, untuk tahun 2024, Otorita IKN sebenarnya telah mengajukan anggaran sebesar Rp 434 miliar. Anggaran tersebut telah disetujui oleh Banggar dalam rapat hari ini. Akan tetapi, Bambang mengatakan IKN membutuhkan biaya tambahan anggaran untuk biaya operasional, pemeliharaan hingga pengadaan sarana prasarana di IKN.
Dalam paparannya, Otorita IKN memaparkan rincian kebutuhan tambahan biaya tersebut. Sekretariat Otorita IKN misalnya membutuhkan tambahan dana sebanyak Rp 182,8 miliar. Kedeputian Bidang Sarana Prasarana meminta dana tambahan paling besar yakni Rp 2,1 triliun. Selain untuk membangun rusun, dana Rp 2,1 triliun di Kedeputian Sarana dan Prasarana juga diminta untuk konsultan operation readiness pembangunan infrastruktur Rp 27,2 miliar; biaya operasional pemeliharaan gedung di kawasan IKN Rp 409,7 miliar; penyediaan dan pengelolaan angkutan umum Rp 500 miliar; sarana pemadam kebakaran Rp 265,5 miliar; dan kebijakan bidang sarana dan prasarana koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan sebanyak Rp 16,2 miliar.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Otorita IKN ajukan tambahan anggaran Rp3,15 triliun ke DPROtorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengajukan usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2024 ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan total sebesar Rp3,15 ...
Read more »
Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores Kantongi Sertifikat HPL Lahan Otorita“Kemenparekraf diminta untuk mengembangkan berbagai kawasan pariwisata dan salah satunya adalah di Labuan Bajo ini.'
Read more »
Otorita IKN Minta Tambahan Anggaran Rp 2,1 Triliun, Salah Satunya buat RusunRencananya akan ada 5 tower rusun untuk pegawai OIKN. Adapun, rencana biaya yang dibutuhkan untuk membangun rusun tersebut adalah Rp 893.717.504.000.
Read more »
Kepala Otorita Sebut Luas IKN 4 Kali Lipat dari Jakarta, Segini Besarnya'Kita harapkan 2045 ada tercipta ekosistem lengkap ibu kota nusantara yang luasnya empat kali lipat dari luas Jakarta, hampir 256 ribu hektare,' katanya.
Read more »
Komisi II Kritisi IKN yang Bersifat Otorita dan Pemerintah Daerah KhususDPR menilai IKN setingkat pemerintahan provinsi akan menimbulkan kegamangan.
Read more »