DPR menilai IKN setingkat pemerintahan provinsi akan menimbulkan kegamangan.
Padahal jika IKN setingkat pemerintahan provinsi, pertanggungjawaban anggaran hanya perlu kepada Menteri Keuangan dan DPRD. Namun, IKN dengan kekhususannya diketahui tak memiliki DPRD di wilayahnya.saya yang tertariknya tadi, kalau dia setingkat gubernur, bagaimana nanti pengurusan anggarannya, sebabharus ada persetujuan DPR kalau dia berdiri sendiri," ujar Cornelis dalam rapat Panja revisi UU IKN, Senin .
Otorita IKN adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara. Serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Permasalahan akan muncul, saat IKN dalam proses transisi dari pembangunan ke proses penempatan. Karena Otorita yang awalnya hanya sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap pembangunan, justru bisa menjadi pemerintahan khusus yang memiliki keistimewaan dan hal tersebut belumlah diatur.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menjelaskan, setidaknya ada sembilan pokok perubahan dalam revisi UU IKN. Pertama adalah terkait kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara. Kedua, soal pertanahan di wilayah IKN.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PMN Ditolak, Terbuka Peluang Lain bagi PT Bina Karya dalam Pembangunan IKNKomisi XI DPR menolak usulan penyertaan modal negara ke PT Bina Karya untuk mendukung pembangunan IKN. Otorita IKN akan melakukan pembicaraan lebih lanjut agar badan usaha itu tetap berperan dalam pembangunan IKN.
Read more »
PT Bina Karya Tetap Berperan dalam Pembangunan NusantaraKomisi XI DPR menolak usulan penyertaan modal negara ke PT Bina Karya untuk mendukung pembangunan IKN. Otorita IKN akan melakukan pembicaraan lebih lanjut agar badan usaha itu tetap berperan dalam pembangunan IKN.
Read more »
Kampung di Sumedang Ini Unik, Masih Jaga Tradisi Zaman Jepang di Tiap RumahnyaAturan tersebut bersifat mengikat, dan juga sebagai cara menghormati tradisi masa silam.
Read more »
PMN Rejected, Other Opportunities Open for PT Bina Karya in IKN DevelopmentDPR Commission XI rejected the proposal for state capital participation in PT Bina Karya to support IKN development. The IKN Authority will hold further discussions so that the business entity continues to play a role in IKN development.
Read more »
Jakarta Bakal Ganti Nama Jadi DKJ Usai Ada IKN, Ekonomi Bakal Loyo?Pemerintah berencana untuk mengubah nama DKI Jakarta menjadi Daerah Keistimewaan Jakarta (DKJ) setelah pusat pemerintahan pindah ke IKN Nusantara di Kalimantan
Read more »