Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menilai upaya Badan Legislasi DPR RI menganulir putusan MK merupakan pembangkangan terhadap konstitusi.
Hal yang dilakukan oleh DPR RI sama saja dengan upaya kudeta, karena tidak patuh dan tunduk pada UUD 1945, karena UUD mengamanatkan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mutlak dan tidak dapat digugat.sudah sejalan dengan UU Pilkada yang sebelumnya dibuat oleh DPR sendiri,” kata Dedi kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. untuk perkara ambang batas usia calon gubernur dan calon wakil gubernur, padahal ada putusan MK yang menyempurnakan, merupakan satu kekeliruan mendalam.
Sebagai sanksi, katanya, Baleg DPR layak mendapat hukuman berat karena terbukti telah berupaya membangkang pada putusan konstitusional dan melawan MK.Di samping itu, katanya, jika KPU tidak patuh dan tunduk pada putusan MK, dan lebih memilih patuh pada DPR atas keputusan Pilkada 2024, MK punya kewenangan membatalkan hasil Pilkada, sebab secara tegas tidak mengikuti konstitusi yang sudah diputus MK. “Untuk itu, persoalan akan makin rumit dan merusak tatanan konstitusional kita,” ujarnya.
DPR RI menunda rapat paripurna pagi ini, Kamis 22 Agustus 2024, karena jumlah anggota dewan yang datang belum mencapai kuorum atau belum memenuhi syarat minimal kehadiran Pelantikan anggota DPRD Rembang periode 2024-2029 telah dilaksanakan, 45 anggota terpilih, termasuk Nur Hasan dan anaknya Nur Arsya Irfana, resmi dilantik.
Mahkamah Konstitusi Dpr Pilkada Mahkamah Agung Konstitusi
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Wakil Ketua Baleg DPR Bantah Raker soal Revisi UU Pilkada untuk Anulir Putusan MKWakil Ketua Badan Legislatif DPR RI Achmad Baidowi mengatakan tidak ada yang dadakan, karena RUU ini usul inisiatif DPR
Read more »
Iluni FHUI Kecam DPR Revisi UU Pilkada Anulir Putusan MK: Pembegalan Demokrasi Nyata DipertontonkanIkatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Iluni FHUI) menentang keras Revisi UU Pilkada oleh DPR RI.
Read more »
DPR Kebut Pembahasan Revisi UU Pilkada, Anggota Baleg: Kami Tak Mungkin Anulir Putusan MKAnggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Yandri Susanto menyebut rapat pembahasan RUU Pilkada tidak ditujukan untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Read more »
Baleg DPR Dadakan Gelar Rapat Revisi UU Pilkada, Mau Anulir Putusan MK?'Kami enggak mungkin menganulir MK...'
Read more »
Muhammadiyah: Ulah Baleg DPR Anulir Putusan MK Jadi Benih Permasalahan Serius PilkadaPimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengecam kesepakatan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat usia calon kepala daerah. Muhamm
Read more »
DPR dan pemerintah tepis anulir putusan MK lewat RUU PilkadaDPR RI dan pemerintah menepis tudingan telah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan partai politik untuk mengusung calon pada ...
Read more »