Revisi UU IKN dibahas untuk menciptakan sebuah iklim investasi yang lebih kondusif.
"Kalau dihitung secara matematis 30 persen kali 43 hari saja harusnya bisa selesai," kata Doli, Rabu .memang dibahas untuk menciptakan sebuah iklim investasi yang lebih kondusif. Selain itu, Panja Komisi II nantinya akan membahas penguatan kedudukan kelembagaan dari Otorita IKN.
"Salah satu bentuk ikhtiar itu dimasukkan dalam diktum UU ini, dalam revisian ini, keberlanjutan itu sebuah keniscayaan," ujar Guspardi. Bahkan, dari Fraksi Nasdem, walau sempat abstain malah sejak tahun lalu sudah setuju UU IKN masuk prolegnas. Malah, baru-baru ini Partai Nasdem secara tersirat menyampaikan jika revisi untuk UU IKN memang dibutuhkan.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR dan Pemerintah Sepakat Bentuk Panja Revisi UU IKNKomisi II DPR RI bersama Pemerintah sepakat membentuk panitia kerja (panja) terkait revisi Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN
Read more »
Kunjungi Nusantara, Komisi II DPR Gali Informasi untuk Bahas Revisi UU IKNKomisi II DPR mengunjungi IKN guna menggali informasi yang akan menjadi bekal untuk membahas revisi UU IKN.
Read more »
Lima Alasan Pemerintah Revisi UU IKNPemerintah mengungkapkan ada lima isu dan tantangan baru yang melatarbelakangi revisi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).
Read more »
Komisi II DPR RI Nilai Revisi Payung Hukum IKN Terkait Fleksibilitas InvestasiRifqi menyebut, UU IKN adalah lex specialis atau dalam arti aturan yang sifatnya khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum dari konteks pembangunan infrastruktur.
Read more »
Anggota DPR: Revisi UU IKN Bisa Akselerasi Progres Pembangunan NusantaraUsulan revisi UU IKN sudah disampaikan oleh pemerintah melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kepada Komisi II DPR RI, Senin (21/8/2023) kemarin.
Read more »
Ada Tantangan Baru Belum Terakomodir, Pemerintah Nilai Revisi UU IKN Krusial DilakukanKepala Bappenas Suharso Monoarfa menilai revisi UU IKN atau Undang-Undang Ibu Kota Negara krusial untuk dilakukan
Read more »