Hal itu disampaikan Firman menyikapi pernyataan sejumlah pihak yang menilai DPR dan pemerintah tidak berempati karena membahas RUU ini di tengah pandemi virus korona.
ANGGOTA Baleg DPR RI Firman Soebagyo meminta semua pihak tidak menjadikan omnibus law RUU Cipta Kerja sebagai komoditas politik. Apalagi hanya demi kepentingan kelompok tertentu yang tidak ingin melihat perekonomian di negara ini maju.
Firman berpendapat, dampak ekonomi dari pandemi covid-19 sudah dirasakan seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Dampak itu harus direspon cepat. Seperti diberitakan sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menolak keras sikap DPR RI yang telah menyepakati pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja di Badan Legislasi . Di tengah pandemi virus korona, mereka beranggapan DPR dinilai tidak memiliki hati nurani.
Ia juga mengakui anggota DPR bukan ahli medis. Namun, semua anggota DPR sudah melakukan gerakan dan tindakan sosial di dapil masing-masing. Sesuai amanat UU No 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, DPR harus menjalankan tugas dan fungsi sesuai Tupoksinya.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Baleg DPR Minta Jangan Politisasi Pembahasan RUU Cipta KerjaAnggota Baleg DPR Firman Soebagyo menyayangkan adanya ajakan demo untuk menolak pembahasan RUU Cipta Kerja. omnibuslawRUUciptakerja
Read more »
DPD Tolak RUU Cipta Kerja, Minta DPR Hentikan PembahasanWakil Ketua Komite III DPD M. Rahman menilai RUU Cipta Kerja dapat dipastikan mengekalkan liberalisasi TKA di Indonesia. RUUCiptaKerja
Read more »
DPR Minta RUU Cipta Kerja Tidak DipolitisasiAnggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo meminta semua pihak untuk tidak menjadikan omnibus law RUU Cipta Kerja sebagai komoditas...
Read more »
Pandemi Covid-19, Anggota Komisi IX DPR Minta Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja DitundaDalam kondisi PSBB masyarakat tidak leluasa terlibat dalam pembahasan.
Read more »
Dewan Pers Minta Pembahasan RUU KUHP dan RUU Ciptaker DitundaDewan Pers menyarankan DPR dan Pemerintah untuk menunda pembahasan berbagai rancangan perundangan, termasuk RUU KUHP dan RUU Ciptaker tersebut sampai dengan kondisi yang lebih kondusif.
Read more »
Pemerintah Genjot Pembahasan RUU Cipta Kerja, Masyarakat Didukung?Pemerintah masih membahas Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Masyarakat dukung? RUUCiptaKerja via detikfinance
Read more »