Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo meminta semua pihak untuk tidak menjadikan omnibus law RUU Cipta Kerja sebagai komoditas...
- Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo meminta semua pihak untuk tidak menjadikan omnibus law RUU Cipta Kerja sebagai komoditas politik. Apalagi hanya demi kepentingan kelompok tertentu yang tidak ingin melihat perekonomian di negara ini maju.
Dia menuturkan dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 sudah dirasakan seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Dampak itu harus direspons cepat. Jika pemerintah dan DPR tidak segera membuat terobosan regulasi ekonomi yang dibutuhkan guna mengimbangi negara lain, maka Indonesia akan ketinggalan. Bahkan, bisa terpuruk dalam permasalahan ekonomi yang berkelanjutan pascapandemi.
Namun, semua anggota DPR sudah melakukan gerakan dan tindakan sosial di dapil masing-masing. Sesuai amanat UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, DPR harus menjalankan tugas dan fungsi sesuai tupoksinya.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Baleg DPR Minta Jangan Politisasi Pembahasan RUU Cipta KerjaAnggota Baleg DPR Firman Soebagyo menyayangkan adanya ajakan demo untuk menolak pembahasan RUU Cipta Kerja. omnibuslawRUUciptakerja
Read more »
DPD Tolak RUU Cipta Kerja, Minta DPR Hentikan PembahasanWakil Ketua Komite III DPD M. Rahman menilai RUU Cipta Kerja dapat dipastikan mengekalkan liberalisasi TKA di Indonesia. RUUCiptaKerja
Read more »
Survei: RUU Cipta Kerja Perbaiki Regulasi yang Hambat InvestasiMayoritas pekerja dan pencipta kerja setuju RUU Omnibus Law menciptakan pekerjaan seluas-luasnya.
Read more »
Pemerintah Genjot Pembahasan RUU Cipta Kerja, Masyarakat Didukung?Pemerintah masih membahas Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Masyarakat dukung? RUUCiptaKerja via detikfinance
Read more »
Pandemi Covid-19, Anggota Komisi IX DPR Minta Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja DitundaDalam kondisi PSBB masyarakat tidak leluasa terlibat dalam pembahasan.
Read more »