Program ini disoroti karena ada aplikator milik staf khusus presiden.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan Pemerintah agar tak menjadikan program Kartu Prakerja Presiden RI Joko Widodo lahan proyek. Program ini disorot lantaran adanya aplikator Ruangguru, di mana CEO dari Perusahan tersebut merupakan staf khusus Jokowi, Adamas Syah Deva Belvara.
Banyak rakyat menangis karena sudah kesulitan dalam menyambung hidup sehari hari," kata Kurniasih saat dihubungi Kamis . Pengelolaan kartu prakerja, kata Kurniasih seharusnya bukanlah dijadikan suatu proyek. Namun, program ini adalah amanah negara dan bangsa untuk membantu para pekerja korban ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Perdana, Rapat Kerja DPR-Pemerintah Bahas Draf Omnibus LawMenko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkumham Yasonna Laoly, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah hadir langsung di gedung DPR.
Read more »
Pemerintah dan DPR Sepakat Pilkada Digelar 9 Desember 2020Pemerintah dan Komisi II DPR RI setuju pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 diundur pada 9 Desember 2020 akibat wabah virus corona.
Read more »
DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Ditunda Sampai Desember 2020Komisi II DPR dan Pemerintah menyepakati penundaan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah, dilaksanakan 9 Desember 2020, yang...
Read more »
Banjir Kritik Warganet saat DPR dan Pemerintah Bahas RUU Cipta KerjaRapat kerja antara DPR dan pemerintah yang membahas draf omnibus law RUU Cipta Kerja pada Selasa (14/4/2020) siang, menuai kritik dari warganet.
Read more »
DPR Persilakan Pemerintah Tarik Draf Omnibus Law CiptakerWakil Ketua Badan Legislasi DPR Rieke Diah Pitaloka merekomendasikan pemerintah menarik klaster ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Read more »