Dicari Pejabat Gubernur Papua

Malaysia News News

Dicari Pejabat Gubernur Papua
Malaysia Latest News,Malaysia Headlines
  • 📰 hariankompas
  • ⏱ Reading Time:
  • 81 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 36%
  • Publisher: 70%

Papua butuh seorang Pj gubernur yang mampu menyiapkan dan mewujudkan situasi yang kondusif bagi pelaksanaan Pemilu 2024. Ada sejumlah kriteria yang perlu menjadi pertimbangan dalam memilih Pj gubernur Papua. Apa saja ?

Penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 10 Januari 2023 menyisakan sejumlah problem. Upaya perlawanan pendukung Enembe pasca-penangkapan memang telah dapat diatasi oleh aparat keamanan setempat.

Dalam model pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di tingkat provinsi, seorang gubernur adalah pejabat pengguna anggaran , sementara sekda adalah seorang kuasa pengguna anggaran . PA adalah pembuat dan penyusun kebijakan strategis, sedangkan KPA adalah pelaksana penggunaan anggaran yang ditunjuk PA untuk merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pihak Kementerian Dalam Negeri, melalui Mendagri Tito Karnavian, telah mengirimkan surat tertanggal 21 Juli 2023 dengan Nomor 100.2.1.3/3734/ SJ tentang usulan nama Pj gubernur kepada Ketua DPRD, termasuk Ketua DPR Papua. yang dari sisi pengalaman, kepangkatan, dan rekam jejak dianggap layak. Konon nama-nama sudah diproses oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri.

Isu OAP barangkali memang perlu mendapat perhatian. Hal ini disebabkan dalam proses penyusunan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan juga UU No 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, eksistensi OAP mendapatkan perhatian dan tempat khusus dalam sejumlah pasal.

Pengistimewaan OAP memang bisa digolongkan sebagai sebuah kebijakan diskriminatif. Namun, apabila ditelaah lebih lanjut, keberadaan OAP lebih merupakan sebuah diskriminasi positif yang berada dalam bingkai kebijakan afirmatif untuk mendorong kemajuan, percepatan, dan OAP untuk mengatasi ketertinggalan dari saudara-saudara mereka, sesama anak bangsa Indonesia. Kebijakan seperti ini juga diterapkan di beberapa negara lain, seperti halnya kebijakan terhadap orang Aborigin di Australia.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

hariankompas /  🏆 8. in İD

Malaysia Latest News, Malaysia Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gubernur Sumbar ajak pejabat daerah ikut program pohon asuhGubernur Sumbar ajak pejabat daerah ikut program pohon asuhGubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengajak para pejabat di lingkungan pemerintah provinsi itu ikut "mengasuh pohon" melalui Program Pohon Asuh yang ...
Read more »

Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Akan Berakhir pada Oktober 2023Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Akan Berakhir pada Oktober 2023DPRD Provinsi Sumatera Selatan akan mengumumkan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah pada September 2023 mendatang. Pemberhentian itu dilakukan saat rapat paripurna ke-71.
Read more »

Lukas Enembe Diduga Beli Jet Pribadi Pakai Uang Korupsi, KPK UsutLukas Enembe Diduga Beli Jet Pribadi Pakai Uang Korupsi, KPK UsutKPK telah memeriksa saksi terkait dengan dugaan pembelian jet pribadi Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe.
Read more »

Isi Instruksi Mendagri Terkait Polusi Udara, Wajib Diikuti Kepala Daerah JabodetabekIsi Instruksi Mendagri Terkait Polusi Udara, Wajib Diikuti Kepala Daerah JabodetabekInmendagri No 2 Tahun 2023 wajib diikuti oleh Kepala Daerah, termasuk Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, dan Bupati/Walikota di seluruh Jabodetabek.
Read more »

HP China Mirip iPhone Disebut Gaib, Infinix Kasih JaminanHP China Mirip iPhone Disebut Gaib, Infinix Kasih JaminanProduk ponsel Infinix dilaporkan gaib atau sulit dicari di pasaran.
Read more »

AS Batasi Visa Pejabat Cina karena 'Asimilasi Paksa' Jutaan Anak TibetWashington memberlakukan pembatasan visa bagi para pejabat Beijing karena keterlibatan mereka dalam kebijakan pendidikan dengan melakukan “asimilasi paksa” terhadap jutaan anak Tibet di sekolah yang dikelola pemerintah.
Read more »



Render Time: 2025-03-01 17:47:45