Inmendagri No 2 Tahun 2023 wajib diikuti oleh Kepala Daerah, termasuk Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, dan Bupati/Walikota di seluruh Jabodetabek.
Inmendagri ini mengandung beberapa poin penting yang harus diikuti oleh Kepala Daerah, termasuk Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, dan Bupati/Walikota di seluruh Jabodetabek.
Poin-poin tersebut mencakup penggunaan sistem kerja hybrid, pembatasan kendaraan bermotor, peningkatan layanan transportasi umum, uji emisi yang lebih ketat, optimalisasi penggunaan masker, pengendalian emisi lingkungan, dan penerapan solusi hijau, serta pengelolaan limbah industri yang lebih baik. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, menjelaskan bahwa Inmendagri Nomor 2 Tahun 2023 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan terbatas tentang peningkatan kualitas udara di kawasan Jabodetabek pada tanggal 14 Agustus.Kepala Daerah diminta untuk mengatur kebijakan pengaturan sistem kerja, seperti penerapan work from home dan work from office sebanyak 50 persen bagi ASN, karyawan BUMN, dan BUMD.
Pemerintah juga mendorong pembatasan kendaraan bermotor dengan meningkatkan penggunaan transportasi massal dan kendaraan beremisi rendah, termasuk kendaraan listrik. Selain itu, peningkatan layanan transportasi umum juga ditekankan melalui peningkatan kapasitas jumlah kendaraan umum, tambahan rute dan titik angkut, penanganan masalah di jalur busway, serta memberikan insentif atau potongan harga untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.Instruksi Mendagri juga menekankan pentingnya uji emisi kendaraan dan insentif bagi kendaraan beremisi rendah, seperti pembebasan dari aturan ganjil-genap dan prioritas parkir.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sosialisasikan ke Daerah-daerah, Gubernur Jateng Genjot Ekonomi SirkularGanjar menggenjot penerapan ekonomi sirkular untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.
Read more »
Jaksa Agung Minta Capres, Caleg, dan Calon Kepala Daerah Tak Diperiksa hingga Pemilu 2024 SelesaiJaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menerbitkan memorandum terkait optimalisasi penegakan hukum dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024.
Read more »
Mahfud Dukung Langkah Kejaksaan Tunda Proses Hukum Capres Hingga Kepala DaerahMahfud MD dukung langkah Jaksa Agung RI, ST. Burhanuddin yang minta kejaksaan tunda pemeriksaan laporan dugaan korupsi yang melibatkan para capres, cawapres maupun caleg.
Read more »
Jabatan 3 Kepala Daerah di Sultra Segera Berakhir, Termasuk Pj Bupati Bombana, Penggantinya?Jabatan penjabat kepala daerah di Sultra segera berakhir, yakni Pj Bupati Bombana Burhanuddin, Pj Bupati Kolaka Utara Parinringi, dan Pj Bupati Buton Basir...
Read more »
Ramai-Ramai Kepala Daerah Mundur Demi Nyaleg di Pemilu 2024Sejumlah kepala daerah mundur dari jabatannya demi mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR di Pemilu 2024. Mulai dari Gubernur NTT hingga Bupati Karawang.
Read more »
Gubernur Lampung mengajak peternak wujudkan daerah bebas PMKGubernur Lampung Arinal Djunaidi mengajak peternak di wilayahnya untuk menjadikan Provinsi Lampung daerah bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). "Mari ...
Read more »