Dewan Pers menolak draf revisi Undang-Undang (UU) No. 32/2002 tentang Penyiaran yang saat ini tengah digodok Badan Legislasi DPR.
- Dewan Pers menolak draf revisi Undang-Undang No. 32/2002 tentang Penyiaran yang saat ini tengah digodok Badan Legislasi DPR.
Namun, ia mengatakan pihaknya menolak draf revisi UU Penyiaran tersebut karena tidak mencerminkan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan informasi. "RUU Penyiaran ini menjadi salah satu sebab pers kita tidak merdeka, tidak independen dan tidak akan melahirkan karya jurnalistik berkualitas," ucapnya.
Draf Ruu Penyiaran Ruu Penyiaran Ninik Rahayu Revisi UU Penyiaran UU Penyiaran
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Saksi Dewan Pers: media digugat ancaman kebebasan persSaksi ahli dari Dewan Pers Herlambang Perdana Wiratraman menegaskan gugatan terhadap media di Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar terkait pemberitaan adalah ...
Read more »
CEO Tiktok Tolak Undang-undang yang Larang Aplikasinya Beroperasi di ASPresiden Joe Biden, pada Rabu (24/4), mengatakan bahwa ia akan segera mengirim persenjataan yang sangat dibutuhkan ke Ukraina. Ia menyampaikan hal tersebut sewaktu menandatangani undang-undang bantuan perang senilai US$95 miliar yang juga mencakup bantuan untuk Israel, Taiwan, dan negara-negara...
Read more »
AJI Indonesia tolak revisi Undang-Undang PenyiaranAliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menolak revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran, yang saat ini sedang bergulir di DPR ...
Read more »
AJI Tolak Revisi UU Penyiaran: Mengancam Kebebasan PersAliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menolak Revisi Undang-undang Penyiaran karena dinilai mengancam kebebasan pers.
Read more »
Komisi I DPR Tampung Masukan Terkait Kontroversi Draf RUU PenyiaranDraf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran terbaru menuai polemik lantaran dinilai berbagai pihak memberangus kebebasan pers.
Read more »
LBH Pers ajukan Amicus Curiae sengketa pers di PN MakassarDirektur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) Ade Wahyudin mengajukan dokumen Amicus Curiae atau &39;sahabat pengadilan&39; ke Pengadilan Negeri ...
Read more »