Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI meresmikan sebanyak 56 desa/kelurahan sadar hukum yang tersebar ...
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Widodo Ekatjahjana sedang memukul gong sebagai tanda pengresmian 56 desa sadar hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sabtu.
Widodo menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Provinsi NTT yang terus berkolaborasi bersama Kemenkumham untuk terus berkomitmen dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui desa atau kelurahan sadar hukum di provinsi berbasis kepulauan ini. "Pembentukan desa/kelurahan sadar hukum merupakan suatu keberhasilan dalam pembentukan kesadaran hukum mulai dari lingkungan masyarakat," kata Widodo di hadapan para camat dan lurah di daerah itu.
Ia mengatakan pada 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi NTT telah berkomitmen untuk bekerja sama dan menyelaraskan pelaksanaan sebagian tugas-tugas pembangunan Hukum dan HAM di seluruh wilayah Provinsi NTT.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Posko Bantuan Hukum Warga Rempang untuk Melindungi Hak Hukum WargaJumlah warga yang menolak relokasi lebih banyak sehingga perlu perlindungan hukum bagi mereka yang masih sering mendapat ancaman.
Read more »
Mata-mata Rusia Retas Sistem Ukraina, Cari Hal IniPeretas Rusia disebut menargetkan badan-badan pemerintah dan mencoba mendapatkan akses ke server email mereka.
Read more »
Marak Toko Bodong di e-Commerce, Gimana Hukum Memberantasnya?Marak Toko Bodong di e-Commerce, Gimana Hukum Memberantasnya?
Read more »
Bawaslu sebut video kepala daerah ajak dukung bacapres melanggar hukumBadan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyebut video kepala daerah yang menyatakan dukungan dan mengajak masyarakat mendukung bakal calon presiden (capres) ...
Read more »
Pakar Sebut Haji Isam Sepatutnya Tempuh Jalur Hukum Jika Mediasi Gagalkuasa hukum Haji Isam, Junaidi mengaku akan mengambil jalur hukum jika tak ada solusi dalam proses mediasi bersama Majalah Berita Mingguan (MBM) Tempo di D...
Read more »
Video Kepala Daerah Ajak Dukung Capres Melanggar Hukum, Menurut BawasluBawaslu menyebut video kepala daerah yang menyatakan dukungan dan mengajak masyarakat mendukung bakal calon presiden tertentu melanggar Pasal 283 UU tentang Pemilu.
Read more »