Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengatakan ada tiga skema yang sempat disepakati bersama, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut lebih jauh.
"Pertama, PPPK kriteria khusus. Kedua, disalurkan ke PPPK atau PNS. Ketiga, diperpanjang sampai 2 tahun ke depan, sampai selesai pemilu," kata Bagja kepada wartawan, Jumat .Bagja mengaku, 3 opsi tersebut menguntungkan mereka secara kelembagaan dan para tenaga honorer itu sendiri. Menurutnya, Komisi II DPR RI juga sudah mengetahui hal ini. Namun, lagi-lagi, belum ada tindak lanjut.
Padahal, menurut Bagja, masa kampanye yang kelewat singkat memicu para peserta pemilu memilih jalan pintas untuk mendulang suara dengan membeli suara, karena tak punya cukup waktu untuk meyakinkan pemilih.Dari sisi KPU, total ada 7.551 pegawai non-ASN hingga saat ini. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia KPU RI, Parsadaan Harahap, mengatakan bahwa jumlah itu tersebar di lingkungan KPU RI, KPU provinsi, dan KPU kota/kabupaten.
Itu artinya, KPU harus dapat menjalani tahapan pemilu berbarengan dengan menghadapi kasus-kasus hukum yang mungkin timbul dan juga tak boleh dilewati. Itu artinya, jika tenaga honorer tidak diangkat/lolos pengangkatan hingga 28 November pada 2023, maka yang bersangkutan otomatis dihapus dari lembaga tempatnya mengabdi sebelumnya.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Upaya Bawaslu Pertahankan Ribuan Tenaga Pengawas Berstatus HonorerKetua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja mengungkap tiga skema penentuan nasib tenaga 7 ribu honorer di Bawaslu yang bakal dihapus saat kampanye Pemilu 2024 dimulai.
Read more »
Ketua Bawaslu Minta Fatwa MUI yang Haramkan Politik Uang DisosialisasikanKETUA Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta agar fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai politik uang disosialisasikan lagi jelang Pemilu 2024.
Read more »
Bawaslu Harap MUI Masifkan Sosialisasi Fatwa soal Politik Uang HaramKetua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengharapkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memasifkan sosialisasi fatwa yang menyatakan pemanfaatan politik uang hukumnya haram.
Read more »
Bawaslu: Fatwa Haram Politik Uang Perlu DisebarluaskanKetua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan fatwa haram politik uang oleh MUI perlu disosialisasikan untuk pemilu 2024 yang bersih
Read more »
Ketua Bawaslu: Ujaran Kebencian Akan Meningkat di Media Sosial dan Ngeri SekaliBawaslu mengatakan eskalasi hate speech alias ujaran kebencian terutama di media sosial akan terus meningkat dan cenderung mengerikan menjelang Pemilu Presiden.
Read more »
Ketua Hismi NU Pantau Persidangan Ketua LEU MUI Sutrisno Lukito - Jawa PosSidang kasus Tuduhan pemalsuan surat tanah dengan terdakwa Ketua Lembaga Ekonomi Umat (LEU MUI) Sutrisno Lukito menjadi perhatian NU.
Read more »