Bawaslu: Fatwa haram politik uang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu disosialisasikan untuk pemilu 2024 yang bersih.
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan fatwa haram politik uang oleh Majelis Ulama Indonesia perlu disosialisasikan untuk pemilu 2024 yang bersih.Bagja mengatakan pada periode pemilu lalu sejumlah inisiatif sudah dilakukan untuk menangkap politik uang, antara lain kampung antipolitik uang dan pemuda antipolitik uang.“Kemudian yang belum selesai itu mungkin dengan teman-teman MUI, misalnya, bahwa fatwanya sudah ada.
Kemudian, ia juga mendengar ada namanya perempuan antipolitik uang hingga perempuan antikorupsi. Bagja menuturkan pengawasan yang dulu aktif di masa tenang akan ditarik ke masa kampanye. “Kenapa? Karena bukan hanya di masa tenang, masa kampanye kan juga mulai politik uangnya. Kemudian di hari H, setelah hari H jarang politik uang,” ujarnya.Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni'am Sholeh membenarkan MUI sudah mengeluarkan fatwa haram politik uang pada 2018.“Iya, politik uang itu haram.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bawaslu Ingin Fatwa MUI Tentang Politik Uang Haram Disebarkan Masif |Republika OnlineFatwa MUI sebut jual beli suara masuk dalam kategori suap.
Read more »
Bawaslu Harap MUI Masifkan Sosialisasi Fatwa soal Politik Uang HaramKetua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengharapkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memasifkan sosialisasi fatwa yang menyatakan pemanfaatan politik uang hukumnya haram.
Read more »
Ketua Bawaslu Minta Fatwa MUI yang Haramkan Politik Uang DisosialisasikanKETUA Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta agar fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai politik uang disosialisasikan lagi jelang Pemilu 2024.
Read more »
Maskot Euro 2024 Diluncurkan, Namanya akan Ditentukan Lewat VotingJerman memperkenalkan maskot untuk Piala Eropa 2024 atau Euro 2024 yang berbentuk seekor beruang.
Read more »
Bawaslu Terancam Kehilangan 7.000 Honorer Jelang Pemilu 2024, Menpan-RB Cari Jalan Tengah |Republika OnlineMenurut Menpan-RB, kebijakan jalan tengah itu kemungkinan rampung sebelum November.
Read more »
Bawaslu Siapkan Bantuan Hukum untuk Pegawai pada Pemilu 2024Pemberian advokasi hukum ini diberikan kepada pegawai yang menghadapi masalah hukum secara litigasi maupun nonlitigasi, kecuali tindak pidana korupsi.
Read more »