Baleg: Pembahasan RUU Kementerian hilangkan batas jumlah kementerian

Malaysia News News

Baleg: Pembahasan RUU Kementerian hilangkan batas jumlah kementerian
Malaysia Latest News,Malaysia Headlines
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 24 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 13%
  • Publisher: 78%

Wakil Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi mengatakan bahwa pembahasan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara menghilangkan ...

Wakil Ketua Badan Legislasi Achmad Baidowi di kompleks parlemen, Jakarta, Senin . ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Jadi, fleksibilitas itu tadi diusulkan pada Pasal 6 dan Pasal 10A, dan turunannya nanti kita lihat dalam rumusan di timus dan timsin.Wakil Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi mengatakan bahwa pembahasan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara menghilangkan batas jumlah kementerian.Pemerintahan mendatang, kata Achmad Baidowi, bisa menambah atau mengurangi jumlah kementerian tergantung pada kebutuhan politik dan kebijakan presiden.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

antaranews /  🏆 6. in İD

Malaysia Latest News, Malaysia Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Waka Baleg tegaskan RUU Pilkada tak jadi undang-undangWaka Baleg tegaskan RUU Pilkada tak jadi undang-undangWakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (RUU Pilkada) ...
Read more »

Baleg DPR Setuju Lanjutkan Memproses Pembahasan RUU PIlkadaBaleg DPR Setuju Lanjutkan Memproses Pembahasan RUU PIlkadaBaleg DPR RI setuju untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang  (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Read more »

Sudahi Mengejar Mahkamah KonstitusiSudahi Mengejar Mahkamah KonstitusiSALAH satu wewenang Mahkamah Konstitusi MKialah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
Read more »

Sudahi Mengejar Mahkamah KonstitusiSudahi Mengejar Mahkamah KonstitusiSALAH satu wewenang Mahkamah Konstitusi MKialah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
Read more »

Baleg DPR soal Undang-Undang Pilkada: Sampai Saat Ini Tak Ada UU BaruBaleg DPR soal Undang-Undang Pilkada: Sampai Saat Ini Tak Ada UU BaruWakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek menegaskan, bahwa tak ada undang-undang baru tentang Pilkada 2024.
Read more »

Fraksi PDIP Tak Bisa Pastikan Pengesahan RUU PPRTFraksi PDIP Tak Bisa Pastikan Pengesahan RUU PPRTPembahasan RUU PPRT masih ada di Baleg sehingga komisi IX menghormati proses yang sedang dikerjakan Baleg
Read more »



Render Time: 2025-02-24 18:21:22