AJI dan IJTI juga mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak menerbitkan surat presiden baru yang dapat menjadi dasar kelanjutkan pembahasan RUU KUHP ini.
Liputan6.com, Jakarta - Aliansi Jurnalis Independen Indonesia dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia mengkritik langkah DPR dan pemerintah, diwakili Menkumham Yasonna Laoly yang tetap membahas Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam rapat kerja pada 1 April 2020.
"Kami meminta agar pemerintah dan DPR fokus pada penanganan Covid-19 yang telah menelan korban jiwa dan berdampak besar pada perekonomian nasional ini," harap Manan. 2 dari 3 halamanRUU KUHP Diprotes MahasiswaSebagai informasi, RUU KUHP merupakan satu dari sejumlah RUU yang gagal disahkan pada penghujung masa kerja DPR periode 2014-2019 setelah mendapatkan protes besar dari mahasiswa dan masyarakat sipil, September tahun lalu.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
AJI-LBH Pers Sebut TR Kapolri Bisa Berangus Kebebasan BerekspresiAJI-LBH Pers Sebut TR Kapolri Bisa Berangus Kebebasan Berekspresi. Penggunaan pasal-pasal bermasalah yang dapat memberangus kebebasan berekspresi dan kritik terhadap penguasa.
Read more »
Aji Santoso Komentari Pemotongan Gaji 75 Persen oleh PersebayaPelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, tidak mempermasalahkan gaji Maret hingga Juni yang dipotong hingga tersisa 25 persen.
Read more »
AJI Kecam Anies Baswedan masih Gelar Jumpa PersPelanggaran atas hal ini, ungkap Asnil, bisa diancam pidana 1 tahun penjara karena dianggap menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sesuai Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984.
Read more »
AJI Kecam Konferensi Pers Tatap Muka Anies Saat Umumkan PSBB di Balai KotaAJI Jakarta mengecam konferensi pers tatap muka Gubernur Jakarta Anies Baswedan saat mengumumkan soal pembatasan sosial berskala besar PSBB Jakarta. Kenapa?
Read more »
Di Tengah Pandemi COVID-19, DPR Tetap Bahas RUU Ciptaker dengan PemerintahDi tengah pandemi virus Corona atau COVID-19, Badan Legislatif (Baleg) DPR tetap melanjutkan pembahasan Omnibus Law RUU...
Read more »
Pandemi Corona, Komnas HAM Minta Pemerintah Tunda Pengesahan RKUHPKomnas HAM juga telah mengirimkan surat rekomendasi kepada presiden dan DPR terkait pasal-pasal bermasalah di RKUHP.
Read more »