Partai Buruh akan mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
“Materi permohonan ke MK sudah kami siapkan, tinggal menunggu beberapa pemohon tambahan dari perorangan bakal calon gubernur, bupati, dan wali kota yang akan bersama-sama Partai Buruh menjadi Pemohon di MK,” kata Ketua Tim Khusus Pilkada Partai Buruh Said Salahudin dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta , Minggu, 12 Mei 2024.“ Aturan itu jelas tidak adil.
Menurut dia, pembentuk Undang-Undang Pilkada Serentak seharunya tidak memuat norma yang substansinya sudah dibatalkan MK. Ia menyebut MK pernah mengatur kata “atau” pada ketentuan syarat pengusulan paslon menggunakan kursi atau menggunakan suara harus dimaknai sebagai alternatif diantara dua pilihan.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyambut hangat kehadiran paguyuban warteg se-Indonesia di gedung MPR RI. Selain artikel terkait kecelakaan bus rombongan SMK Depok di Ciater, ada pula artikel terkait sentilan refly harun ke Anies Baswedan jadi terpopuler, Minggu, 12 Mei 2024.
Mk Mahkamah Konstitusi Partai Buruh Aturan Partai Politik Jakarta
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Partai Buruh gugat aturan usung pasangan calon di Pilkada ke MKPartai Buruh akan mengajukan permohonan uji materi Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (Undang-Undang Pilkada) ke Mahkamah ...
Read more »
Buruh Ancam Lumpuhkan Ekonomi Jika UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Tak DicabutRidam menyatakan seluruh kelompok buruh tegas menolak Undang-Undang Cipta Kerja.
Read more »
Partai Buruh Segera Gugat Aturan Pencalonan PilkadaPartai Buruh berniat menggugat aturan pencalonan Pilkada, sebagai respons terhadap kebijakan yang dinilai diskriminatif dan merugikan partai politik yang tidak
Read more »
Alasan Duet Ahok-Anies di Pilkada DKI Tak Dibolehkan Undang-undangDuet dua mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada 2024 tidak diperbolehkan dalam undang-undang.
Read more »
Duet Ahok dan Anies di Pilkada DKI Tak Dimungkinkan Undang-undangUndang-undang tentang pilkada melarang mantan gubernur menjadi calon wakil gubernur. Dengan demikian, baik Anies dan Ahok tidak bisa dipasangkan.
Read more »
Partai Buruh Gugat Aturan Usung Pasangan Calon di Pilkada ke MKPartai Buruh akan mengajukan permohonan uji materi Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ke MK.
Read more »