Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan, gerakan golput, baik yang mengajak abstain atau mencoblos semua calon, ...
Tangkapan layar - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini saat memaparkan materi dalam webinar yang disaksikan dari Jakarta, Minggu .
“Dari sisi hukum pemilunya, gerakan golput itu, baik yang mengajak abstain atau mencoblos semua calon, adalah ekspresi politik yang tidak boleh dikriminalisasi,” kata Titi dalam webinar yang diikuti secara daring dari Jakarta, Senin. Menurut Titi, gerakan golput memang menjadi tantangan partai politik, pasangan calon, dan penyelenggara pemilu. Hal itu perlu direspons secara substantif melalui diskursus gagasan dan program secara kritis.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sidang Kasus Dante Anak Tamara Tyasmara Kembali Digelar, 4 Saksi Ahli Diperiksa4 saksinya adalah ahli ITE, ahli poligraf, ahli pidana, ahli kriminolog
Read more »
Ahli hukum sebut beberapa PR bidang hukum yang perlu jadi sorotanBeberapa ahli hukum menyebut ada beberapa pekerjaan rumah (PR) yang perlu menjadi sorotan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) baru dan Menkumham ...
Read more »
Ribuan Mahasiswa Unjuk Rasa, Guru Besar UI: Gerakan Mahasiswa Adalah Gerakan MoralDekan FISIP UI, Prof Semiarto Aji Purwanto mengatakan, gerakan mahasiswa yang melakukan aksi merupakan gerakan moral untuk rasa kritis pada mahasiswa
Read more »
Saksi Ahli Kritisi Dakwaan Jaksa ke Yudha Arfandi hingga Sebut Tak Ada Gerakan Menenggelamkan DanteAgenda sidang kasus kematian Dante pada Kamis (12/9/2024) adalah mendengarkan tiga saksi ahli yang meringankan terdakwa Yudha Arfandi.
Read more »
9 Cara Memahami Gestur Seseorang yang Diam-Diam Menyukaimu, Kamu PrioritasnyaKadang-kadang, kamu bisa merasakan kasih sayang dari seseorang melalui gerakan-gerakan kecil yang mereka lakukan.
Read more »
Ahli Hukum: KPU Boleh Tak Konsultasikan Putusan MK ke DPRJPNN.com : Ahli hukum dari UMJ Prof Zainal Arifin menyebut KPU boleh tak berkonsultasi dengan DPR soal putusan MK.
Read more »