Ahli Hukum: KPU Boleh Tak Konsultasikan Putusan MK ke DPR

Pakar Hukum News

Ahli Hukum: KPU Boleh Tak Konsultasikan Putusan MK ke DPR
KPUMKPrabowo Gibran Rakabuming
  • 📰 jpnncom
  • ⏱ Reading Time:
  • 26 sec. here
  • 6 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 28%
  • Publisher: 59%

JPNN.com : Ahli hukum dari UMJ Prof Zainal Arifin menyebut KPU boleh tak berkonsultasi dengan DPR soal putusan MK.

jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Jakarta , Prof Zainal Arifin Hoesein mengatakan, Komisi Pemilihan Umum boleh tidak mengonsultasikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 kepada DPR.

Zainal ‎selaku saksi ahli hukum tata negara yang dihadirkan tim kuasa hukum pihak intervensi Prabowo-Gibran dalam perkara dugaan melawan hukum Nomor: 133/G/TF/PTUN. JKT yang diajukan PDIP melawan KPU menjelaskan, tidak dikonsultasikan putusan MK untuk mengubah PKPU bukan persoalan hukum. ‎Salah satu kuasa hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Otto Hasibuan menyampaikan, saksi ahli telah menjelaskan tentang hal yang dipersoalkan PDIP terkait pencalonan Gibran dalam Pilpres kemarin.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

jpnncom /  🏆 25. in İD

KPU MK Prabowo Gibran Rakabuming Jakarta

Malaysia Latest News, Malaysia Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sidang Kasus Dante Anak Tamara Tyasmara Kembali Digelar, 4 Saksi Ahli DiperiksaSidang Kasus Dante Anak Tamara Tyasmara Kembali Digelar, 4 Saksi Ahli Diperiksa4 saksinya adalah ahli ITE, ahli poligraf, ahli pidana, ahli kriminolog
Read more »

Ahli hukum sebut beberapa PR bidang hukum yang perlu jadi sorotanAhli hukum sebut beberapa PR bidang hukum yang perlu jadi sorotanBeberapa ahli hukum menyebut ada beberapa pekerjaan rumah (PR) yang perlu menjadi sorotan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) baru dan Menkumham ...
Read more »

Tim Hukum PDIP Nilai Keterangan Ahli KPU LemahTim Hukum PDIP Nilai Keterangan Ahli KPU LemahJPNN.com : PDI Perjuangan menganggap keterangan ahli dari KPU lemah untuk membantah terjadinya pelanggaran hukum dalam menerima pencalonan Gibran Rakabuming
Read more »

Ahli Hukum USU Nilai Draf UU Pilkada di DPR Bertentangan dengan Putusan MKAhli Hukum USU Nilai Draf UU Pilkada di DPR Bertentangan dengan Putusan MKAhli Hukum Tata Negara Universitas Sumatera Utara (USU) menilai kesepakatan Panja itu dinilai bertentangan putusan MK.
Read more »

Ahli Hukum dan Aktivis Serukan Pembangkangan Sipil Jika RUU Pilkada Disahkan DPRAhli Hukum dan Aktivis Serukan Pembangkangan Sipil Jika RUU Pilkada Disahkan DPRJika Revisi UU Pilkada dilanjutkan dengan mengabaikan Putusan MK, maka segenap masyarakat sipil melakukan pembangkangan sipil melawan rezim tirani Jokowi
Read more »

Presiden Dukung KPU Gelar Pilkada, KPU: Soal Kotak Kosong Dikonsultasikan ke DPRPresiden Dukung KPU Gelar Pilkada, KPU: Soal Kotak Kosong Dikonsultasikan ke DPRApabila nantinya kotak kosong menang di Pilkada 2024, KPU menyatakan akan melakukan konsultasi ke DPR.
Read more »



Render Time: 2025-02-25 04:06:52