Yusril: Putusan Penundaan Pemilu Bisa Dieksekusi Jika Disetujui Pengadilan Tinggi beritaterkini bukanberitabiasa sindonews news .
berpendapat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menunda pemilu hingga 2025 bisa dilaksanakan. Syaratnya putusan itu disetujui oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
"Dalam prosedurnya putusan serta merta itu baru bisa dijalankan oleh juru sita pengadilan apabila mendapat persetujuan penetapan dari Ketua Pengadilan Tinggi. Kalau Pengadilan Tinggi menyetujuinya eksekusi dijalankan, kalau tidak menyetujuinya eksekusi tidak bisa dijalankan," kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini kepada wartawan, Kamis .Namun, Yusril berkeyakinan Pengadilan Tinggi DKI tidak akan menyetujui putusan PN Jakarta Pusat.
Jika pun dikabulkan, kata Yusril, maka Ketua Pengadilan Tinggi DKI hanya akan mengabulkan sebagian. Dengan demikian penundaan Pemilu pun tidak ikut dieksekusi.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Politikus Perindo soal Putusan Penundaan Pemilu: Agak Susah Katakan Tak Ada Udang di Balik BatuKetua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Yusuf Lakaseng merespons putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus)...
Read more »
Roemah Djoeang Adakan Jalan Sehat Untuk Tolak Penundaan PemiluRoemah Djoeang menggelar kegiatan jalan sehat berhadiah total ratusan juta rupiah. Kegiatan itu sebagai bentuk penolakan penundaan Pemilu 2024.
Read more »
MA Bentuk Tim Periksa Hakim Tengku Oyong Cs soal Penundaan PemiluMahkamah Agung membentuk tim untuk memeriksa Hakim Tengku Oyong, H Bakri, dan Dominggus Silaban. Ketiga Majelis Hakim PN Jakpus itu yang memerintahkan penundaan...
Read more »
Bukan Orang Ketiga, Pengadilan Bongkar Penyebab Shandy Aulia Gugat Cerai SuamiKabar Shandy Aulia melayangkan gugat cerai ke sang suami, David Herbowo begitu mengejutkan banyak orang. Kini, terungkap alasan Shandy ingin berpisah dari David.
Read more »
Putusan Ringan, JPU Banding Perkara Korupsi Dana Pensiun di TabananUpaya banding dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan atas putusan perkara korupsi dana pensiunan dan janda veteran dengan terdakwa, I Wayan Darsana. Pada vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, mantan petugas Kantor Pos Cabang Pembantu Baturiti, Tabanan, Ba
Read more »
MK Tolak Uji Materi Pasal 5 UU Pengadilan HAMMahkamah Konstitusi pada 14 April menolak gugatan uji materi Pasal 5 UU Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Uji materi itu diajukan oleh Tim Universalitas HAM yang terdiri dari mantan jaksa agung Marzuki Darusman, mantan petinggi KPK Busyro Muqoddas, dan Aliansi Jurnalis Independen.
Read more »