YLBHI mengeluarkan pernyataan keras terkait situasi politik di Indonesia, yang menurut mereka menunjukkan tanda-tanda darurat demokrasi.
Suasana rapat kerja Baleg DPR dan Pemerintah membahas RUU Pilkada di Gedung DPR , Senayan, Jakarta, Rabu .
Pihak YLBHI menuduh Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah , dan Pemerintah telah melakukan pelanggaran konstitusi serta mengabaikan kedaulatan rakyat melalui revisi undang-undang yang kontroversial. Mereka menyebut koalisi politik yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan dinasti politik Presiden Joko Widodo sebagai penggerak utama di balik upaya revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah serta beberapa undang-undang lain yang dinilai inkonstitusional.
Dalam putusannya, MK memutuskan partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusung calon kepala daerah meskipun tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .Namun, rencana Badan Legislasi DPR untuk segera menggelar rapat pada Rabu guna meninjau dan bahkan menganulir putusan MK tersebut, menimbulkan kekhawatiran.
Mahkamah Konstitusi Pemerintah Mk YLBHI Uu Pilkada Revisi Uu Pilkada
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
YLBHI: MK Dikangkangi dan Dibegal DPR-PemerintahMahkamah Konstitusi (MK) dianggap telah dikangkangi dan dibegal oleh DPR RI dan pemerintah karena mengabaikan putusan MK nomor 60 dan
Read more »
Soal Pilkada, Muhammadiyah: DPR seharusnya hormati MK dan patuhi UUSekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu&39;ti mengaku sulit memahami langkah dan keputusan DPR RI yang menggulirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) ...
Read more »
Partai Buruh Akan Desak DPR dan KPU Patuhi Putusan MKAksi unjuk rasa besar-besaran akan digelar Partai Buruh di Jakarta pada 22 dan 23 Agustus 2024. Aksi akan berlangsung di 2
Read more »
DPR Pemilik Daycare Harus Patuhi Aturan Pengasuhan AnakSeluruh pemilik tempat penitipan anak daycare diingatkan agar mematuhi Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 61 Tahun 2020
Read more »
BKSAP DPR harap masyarakat internasional tekan Israel patuhi ICJKetua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon berharap masyarakat dan organisasi internasional dapat menekan Israel untuk mematuhi putusan ...
Read more »
Buntut kasus viral, KPAI minta pemerintah awasi daycare patuhi aturanViral kasus penganiayaan anak yang dilakukan pemilik daycare, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah untuk memastikan ...
Read more »