YLBHI Anggap Pengesahan Perpu Cipta Kerja Serangan Brutal Demokrasi TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur mengatakan manuver pemerintah Jokowi menerbitkan Perpu Cipta Kerja dan disusul pengesahannya sebagai undang-undang oleh DPR RI merupakan serangan brutal terhadap prinsip negara hukum.'Dalam hukum disebut bikin perpu harus ada emergency, harus darurat. Ini dimana daruratnya?' ujar Isnur saat ditemui di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Ahad, 26 Maret 2023.
Dalam putusannya, MK menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat secara formil. MK pun menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Pemerintah diminta memperbaiki UU Cipta Kerja dengan melibatkan partisipasi publik secara bermakna. Bukannya memperbaiki, pemerintah justru menerbitkan Perpu Cipta Kerja dan mendapat pengesahan dari DPR menjadi undang-undang pada sidang paripurna, Selasa, 21 Maret 2023.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
BEM UI dan Sejumlah Serikat Buruh Tolak Pengesahan Perpu Cipta KerjaKata Melki, seharusnya pemerintah memenuhi putusan MK dengan melibatkan pastisipasi publik bermakna, bukan malah mengeluarkan Perpu Cipta Kerja.
Read more »
Pengesahan UU Cipta Kerja Disahkan, Pimpinan DPR Sarankan Publik Tempuh Jalur MKWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai masyarakat yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja yang kini menjadi Undang-Undang (UU) bisa menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Nasional DPR
Read more »
Detik-Detik Mikrofon Mati Saat Demokrat Tolak Pengesahan Perppu Cipta KerjaKejadian mikrofon mati terjadi saat anggota Komisi II DPR F-Demokrat Hinca Panjaitan menyampaikan pidato penolakan dari fraksinya di atas mimbar.
Read more »
Rincian Pesangon Karyawan PHK dalam UU Cipta KerjaUU Cipta Kerja mengatur pesangon yang diterima karyawan jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Read more »
UU Cipta Kerja Sah, Masyarakat Desa dan Buruh Semakin ResahKelompok petani, nelayan, masyarakat adat, dan buruh menilai UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi aktif masyarakat sehingga tidak akan berbuah baik untuk masyarakat. Iptek AdadiKompas
Read more »
Meski Laporkan UU Cipta Kerja Selesai di DPR, Pertemuan Jokowi-Puan Picu Spekulasi Dukungan JokowiPresiden Jokowi bertemu Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, Jumat. Pertemuan menimbulkan dugaan Puan berharap dukungan politik Jokowi meski Puan laporkan selesainya Perppu Cipta Kerja jadi UU di DPR. Polhuk AdadiKompas
Read more »