Cak Imin menilai biaya layanan yang dibebankan kepada pemberlakuan biaya layanan QRIS dapat menghambat transaksi nontunai.
“Dampaknya tentu ke transaksi nontunai, padahal ini kan lebih efektif dan efisien dibanding sistem pembayaran tunai. Belum lagi sekarang pelaku UMKM baru mulai bangkit pascapandemi, janganlah dibebani dulu," tuturnya.
"Jadi saya tegaskan sebaiknya ditunda dulu . Ini ibarat kita mau naik motor biar cepat sampai, tapi ekor motornya diikat ke pohon. Ya, enggak jalan," ucap dia.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Imron Amin Resmi Jadi Wakil Ketua MKD DPR Gantikan HabiburokhmanFraksi Gerindra resmi menunjuk Imron Amin menjadi Wakil Ketua MKD DPR. Imron menggantikan Habiburokhman yang kini bertugas jadi Wakil Ketua Komisi III DPR.
Read more »
Imron Amin Dilantik Jadi Wakil Ketua MKD DPR, Gantikan HabiburokhmanMKD DPR melakukan rotasi kursi pimpinan. Wakil Ketua MKD DPR Habiburokhman digantikan oleh Imron Amin yang juga berasal dari Fraksi Partai Gerindra.
Read more »
Waka DPR Ungkap Alasan Sulit Penuhi Tuntutan Dana Desa 10% dari APBNWakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menjelaskan aspirasi itu sulit diwujudkan.
Read more »
Bank Indonesia Bebani Pedagang Usaha Mikro, DPR Soroti Biaya MDR QRIS 0,3 PersenAnggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal merespons kebijakan baru Bank Indonesia yang memutuskan memberikan tagihan tambahan kepada pedagang yang menggunakan layanan
Read more »
Keputusan Bakal Cawapres Prabowo Diserahkan kepada MuhaiminPertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berlangsung selama tiga jam di rumah dinas Muhaimin sebagai Wakil Ketua DPR. Polhuk AdadiKompas
Read more »