Revisi Aturan Izin Tambang, RI Bisa Kuasai 61% Saham Freeport
Pemerintah bersiap merevisi Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang juga membahas tenggat waktu pengajuan perpanjangan IUPK yang tidak lagi minimal 5 tahun sebelum berakhirnya kegiatan operasi.
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas menilai Revisi PP 96/2021 dibutuhkan seluruh perusahaan dan industri pertambangan mengingat sektor tambang merupakan investor jangka panjang. Jika investor bisa mengajukan perpanjangan izin lebih cepat maka bisa berdampak pada percepatan rencana produksi.
Bagi Freeport, revisi aturan ini bisa dimanfaatkan untuk melanjutkan izin tambang Freeport hingga tahun 2061 sekaligus berdampak pada penambahan saham pemerintah di PTFI hingga menjadi 61%. Sementara Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia , Rizal Kasli mengatakan revisi aturan diperlukan dalam pengembangan tambang besar sekelas dan sekompleks Freeport. Diharapkan kebijakan ini bisa memberikan kepastian dari keberlangsungan investasi dan penerapannya berlaku umum tidak hanya menyasar perusahaan tambang sekelas PTFI.
Seperti apa urgensi revisi PP 96/2021 bagi penambang? Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas dan Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia , Rizal Kasli dalam Closing Bell,
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Revisi PP Tambang Percepat Pengajuan Perpanjangan Izin, Urgensinya?Revisi PP Tambang Percepat Pengajuan Perpanjangan Izin, Apa Urgensinya?
Read more »
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Revisi PP Tambang, Ini Poin PentingnyaPresiden Jokowi melakukan rapat terbatas mengenai Revisi PP No.96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.
Read more »
KPK Bakal Dalami Isu Menteri Investasi Bahlil Main Izin Tambang dan SawitJPNN.com : KPK akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi terkait munculnya nama Bahlil yang beredar dalam pemberitaan media massa.
Read more »
DPR Bakal Panggil Menteri Bahlil Lahadalia terkait Dugaan Cawe-Cawe Izin TambangJPNN.com : Menteri Investasi Bahlil Lahadalia jadi sorotan soal izin tambang. Ada apa sebenarnya?
Read more »
Bahlil Terseret Kasus Suap Izin Tambang, Pakar HTN Sebut Wajar Jika Ada yang DicabutSatgas untuk kepentingan nasional dan hilirisasi diduga sebagai jalan oknum pemerintah untuk meminta fee agar izin itu diterbitkan
Read more »
Soal Dugaan Suap Izin Tambang, Menteri Bahlil Harus Diberhentikan Jika Terbukti BersalahJPNN.com : Dugaan kasus suap izin tambang yang menyeret nama Menteri Investasi/Kepala BPKM Bahlil Lahadalia masih jadi pembicaraan.
Read more »