The Vice President stated that ASN positions could be filled by TNI/Polri but with limitations because there was no longer the dual function of ABRI.
Please note that this article was automatically translated using Microsoft Azure AI, Open AI, and Google Translation AI. We cannot ensure that the entire content is translated accurately. If you spot any errors or inconsistencies, contact us atThe following article was translated using both Microsoft Azure Open AI and Google Translation AI. The original article can be found in
"I believe there have been discussions between the executive, government, and DPR that civil service positions also require individuals from the TNI/Polri, which then needs to be accommodated," said Vice President Amin in a press statement in Tanjung Pinang, Riau Islands, on Friday . The current topic being discussed is the appointment of civil servants who are allowed to occupy positions in the TNI-Polri, which was not previously regulated.
The consequence of placing TNI/Polri in civilian positions is the revival of ABRI's dual function with the pretext of competence, which is actually done by civilian officials, namely President Joko Widodo. Through such placement, TNI/Polri are no longer solely performing their main duty as a defense and security apparatus of the state, but also various administrative and socio-political tasks.
Civilian positions that can be filled by the TNI are still being discussed, Menpan and RB: Remain limited
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Menteri MenPAN-RB Bahas Batas Usia Pensiun dan Jenjang Karier PNS dalam RPP Manajemen ASNMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan batas usia pensiun (BUP) dan jenjang karier PNS maupun PPPK masuk RPP Manajemen ASN. Saat ini, pemerintah terus bergerak cepat menyusun kebijakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Kali ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) membahas beberapa substansi peraturan turunan tersebut bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional RI (ANRI).
Read more »
Menteri Anas: RPP Manajemen ASN Ditargetkan Selesai 30 April 2024JPNN.com : MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pemerintah bergerak cepat menyelesaikan RPP Manajemen ASN.
Read more »
RPP Manajemen ASN Atur Cuti Suami yang Istrinya Melahirkan & Keguguran, Berapa Lama?JPNN.com : RPP Manajemen ASN mengatur cuti ASN pria yang istrinya melahirkan & keguguran, berapa lama?
Read more »
Komisi II bahas RPP tentang ASN dengan KemenPANRB dan BKNKomisi II DPR RI membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan ...
Read more »
MenPANRB Azwar Anas: RPP Manajemen ASN Bakal Selesai 30 April 2024MenPANRB Azwar Anas menuturkan, dalam RPP yang atur manajemen ASN terdapat sejumlah substansi yang dibahas, antara lain insentif bagi ASN di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), penataan karier ASN, hingga penataan tenaga non-ASN.
Read more »
Soal RPP Manajemen ASN, Cermati Ketentuan di UU TNI dan UU PolriRPP Manajemen ASN perlu memperhatikan ketentuan UU TNI dan UU Polri, sehingga ketidakpastian hukum dapat dicegah.
Read more »