Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga memutuskan untuk menunda pelaksanaan kegiatan dalam rangka peringatan...
Saat ini dengan adanya penyebaran virus Covid-19 atau Corona di Indonesia memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia termasuk dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan perlu berkonsentrasi untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka menghambat semakin luasnya penularan Covid-19 atau Corona di Indonesia.
Seperti diketahui sebelumnya Kementerian Perdagangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2012, Pemerintah telah menetapkan Hari Konsumen Nasional . Pada tahun 2020 peringatan HARKONAS sedianya akan dilaksanakan dengan melakukan kegiatan dalam rangka penyebarluasan dan edukasi konsumen pada tanggal 29-30 Maret 2020 di halaman Lapangan Kodam V/Brawijaya, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
BREAKING NEWS: Presiden Jokowi Resmi Tunda PON 2020 PapuaPemerintah Provinsi Papua menyebutkan pihaknya telah menerima hasil rapat kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi soal penundaan PON 2020 Papua.
Read more »
Alasan Jokowi Tunda PON 2020 PapuaMenpora Zainudin Amali mengungkapkan alasan Presiden Jokowi menunda Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 Papua.
Read more »
Jokowi Tunda PON 2020PON awalnya Oktober 2020, dan diputuskan menjadi Oktober 2021.
Read more »
PBSI Dukung Langkah Pemerintah Tunda PON 2020PBSI menyatakan mendukung penuh langkah pemerintah menunda PON 2020 hingga Oktober 2021 karena pandemi virus corona.
Read more »
PBSI Dukung Langkah Pemerintah Tunda PON 2020Sekretaris Jenderal PP PBSI Achmad Budiharto, mengatakan banyak kendala yang akan dihadapi dalam pelaksanaan PON, terkait kondisi dan situasi negeri yang masih dihantui virus Corona.
Read more »
DPR Tunggu Pemerintah untuk Tunda Bahas RUU CiptakerWakil Ketua Baleg mengatakan pembahasan omnibus law ciptaker berpeluang ditunda, namun DPR menunggu keputusan pemerintah terlebih dulu.
Read more »