Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan. Kini, jaksa tidak boleh mengajukan PK.
Kasus bermula saat terjadi jual beli saham kepemilikan perusahaan yang bergerak dalam bidang wisata di Gianyar pada 2015. Hartono selaku notaris mengesahkan jual beli itu. Belakangan, terjadi silang sengketa antar penjual dan pembeli. Kejaksaan akhirnya memintai pertanggungjawaban hukum Hartono di meja hijau.
Mendapati putusan kasasi itu, notaris kelahiran 1963 itu tidak terima dan mengajukan PK. Di tingkat paling akhir ini, majelis PK menjatuhkan vonis bebas murni ke Hartono pada 15 September 2021. Berikut amar PK:Memerintahkan Terpidana dibebaskan seketika;Duduk sebagai ketua majelis Suhadi dengan anggota Eddy Army dan Soesilo. Mendapati putusan yang paling ujung itu, Hartono bernafas lega. Nama baiknya pulih dan nyata-nyata tidak bersalah di kasus itu.
"Menyatakan Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma Pasal 263 ayat KUHAP," ujar Singgih Tomi Gumilang.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Koster soal Partisipasi Israel di AWBG: Berjalan Sesuai KonstitusiI Wayan Koster pastikan gelaran ANOC World Beach Games 2023 tetap akan dilaksanakan di Bali, namun ia menolak memberi kepastian terkait keikutsertaan tim Israel.
Read more »
Gubernur Bali dukung World Beach Games berjalan sesuai konstitusiGubernur Bali Wayan Koster menyampaikan dukungannya terhadap penyelenggaraan World Beach Games 2023 yang akan digelar di Pulau Bali asal berjalan sesuai ...
Read more »
Dewan Konstitusi Prancis akan putuskan soal reformasi pensiun hari iniDewan Konstitusi Prancis pada hari ini akan memutuskan apakah rencana pemerintah untuk menaikkan batas umur pensiun sesuai dengan aturan dalam UU dasar negara itu.
Read more »
Lukas Enembe Dijerat dengan Dugaan Pencucian UangKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menjeratnya. Mediaindonesia Referensibangsa Lukasenembe Sumber:
Read more »
Tak Patuh LHKPN, 55 Anggota DPR RI Dilaporkan Ke Mahkamah Kehormatan Dewan - Tribunjateng.com55 anggota DPR RI dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena tak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Read more »