Komisi VI DPR menyetujui Penyertaan Modal Negara Rp5,7 triliun kepada IFG dan InJourney.
Komisi VI DPR RI menyetujui usulan penyertaan modal negara sebesar Rp 5,7 triliun yang bersumber dari alokasi cadangan pembiayaan investasi APBN tahun anggaran 2023. PMN itu ditujukan kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau IFG sebesar Rp 3 triliun dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney Rp 1,193 triliun.
Lalu, PT Reasuransi Indonesia Utama Rp 1 triliun dan PT RNI atau IDFOOD Rp 500 miliar. Persetujuan PMN ini diambil setelah masing-masing fraksi memberikan pandangannya. "Pada intinya dapat menyetujui PMN untuk keseluruhan 4 BUMN," kata Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal katanya di Komisi VI DPR Jakarta, Kamis .Persetujuan suntikan modal negara ini juga tertuang dalam kesimpulan rapat. Adapun rinciannya, PMN untuk IFG sebesar Rp 3 triliun dalam rangka penyelesaian pengalihan polis Jiwasraya.Lalu, PMN untuk InJourney sebesar Rp 1,193 triliun rangka pembangunan infrastruktur KEK Mandalika dan Sanur.
Selanjutnya, dalam kesimpulan rapat juga tertulis Komisi VI meminta Menteri BUMN memperhatikan catatan-catatan fraksi terkait PMN yang bersumber dari alokasi cadangan pembiayaan investasi APBN tahun anggaran 2023.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sekjen DPR: Permintaan Kursi ke Garuda Indonesia Demi Kepentingan Tugas PengawasanSekjen DPR sebut kursi tim pengawas haji DPR dibayar penuh oleh Sekretariat DPR
Read more »
IFG Minta Restu DPR Soal PMN Rp 3 Triliun, Buat Apa?PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) alias Indonesia Financial Grup (IFG) meminta suntikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun
Read more »
DPR Pertanyakan Efektivitas Aplikasi AESIA dalam Pemanfaatan Aset NegaraTahun lalu DJKN dan LMAN telah meluncurkan aplikasi AESIA yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengajukan pemanfaatan aset negara,
Read more »
Mahfud MD: Kalau Rakyat Utang ke Negara Harus Ditagih, Kalau Negara Ngutang Ya BayarMenkopolhukam Mahfud MD mengatakan, negara wajib menagih kepada rakyat, pengusaha hingga pihak swasta jika memiliki utang. Begitupun sebaliknya.
Read more »
Negara-Negara Eropa yang Hadapi Ancaman ResesiSedikitnya 19 negara pengguna mata uang euro (biasa disebut eurozone) kemungkinan besar segera menuju resesi dipicu oleh perang Rusia-Ukraina.
Read more »
Menko Marves: Negara berkembang berhak untuk tumbuh jadi negara maju“Kami tidak menentang negara-negara maju, tetapi negara-negara berkembang punya hak untuk menjadi negara berpendapatan tinggi. Itu pesan penting yang harus disuarakan,” kata Luhut.
Read more »