Manajemen TikTok menilai keputusan pemerintah akan berdampak kepada kehidupan penjual di TikTok Shop.
Permendag 31/2023 merupakan revisi dari Permendag 50/2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik .
"Jadi social commerce dia boleh iklan, tapi media sosial harus terpisah. Tidak boleh memakainya sekaligus penggabungan media sosial jadi social commerce," kata Menteri PerdaganganDalam Permendag 31/2023, disebutkan bahwa social commerce hanya diperbolehkan memfasilitasi promosi barang atau jasa dan dilarang menyediakan transaksi pembayaran.
Kemudian, disebutkan bahwa guna menjaga persaingan usaha yang sehat, social commerce wajib melakukan beberapa hal. Pertama, menjaga tidak ada hubungan antara sistem elektronik Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dengan yang di luar sarana PMSE. Kedua, social commerce wajib menjaga data pengguna media sosial dan tidak boleh digunakan untuk PMSE atau perusahaan afiliasi.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
TikTok Sayangkan Keputusan Pemerintah Larang TikTok Shop csPemerintah resmi melarang media sosial melayani aktivitas jual beli layaknya e-commerce.
Read more »
TikTok Sayangkan Keputusan Pemerintah Larang TikTok ShopPemerintah resmi melarang media sosial melayani aktivitas jual beli layaknya e-commerce.
Read more »
Pemerintah Resmi Larang TikTok Shop Beroperasi, Perwakilan TikTok Indonesia Bilang BeginiTiktok Indonesia menyayangkan keputusan tersebut, karena akan berdampak pada pengusha UMKM dalam negeri.
Read more »
TikTok Tak Terima Usai Dilarang Jualan oleh Pemerintah, Klaim Bantu UMKM RIManajemen TikTok Indonesia tak terima dengan keputusan pemerintah soal larangan social commerce berjualan.
Read more »
Ramai Media Asing Soroti Keputusan Pemerintah RI Larang TikTok ShopSederet media asing ikut menyoroti keputusan pemerintah RI melarang TikTok Shop berjualan di RI.
Read more »