Jokowi terbitkan Perpres no 48 tahun 2023 soal Pengakhiran Penanganan Pandemi COVID-19. Dia bubarkan Komite Penanganan COVID-I9 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Dengan Peraturan Presiden ini, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2O19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dinyatakan telah berakhir masa tugasnya dan dibubarkan. Dengan berakhirnya masa tugas dan pembubaran Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal l, pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 pada masa endemi dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Obat dan Vaksin Corona Virus Disease 2019 yang telah memperoleh persetujuan penggunaan pada masa darurat sebelum berlakunya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Indonesia, tetap dapat digunakan selama masih memenuhi persyaratan efikasi, keamanan, dan mutu.
2. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden:
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kaspersky Komentari Perpres JokowiKaspersky menanggapi penetapan Perpres Nomor 47 Tahun 2023 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Penanganan Krisis Siber.
Read more »
Jokowi Teken Perpres Strategi Keamanan Siber, Kaspersky: Perkuat Lanskap Digital RIPerusahaan keamanan siber asal Rusia, Kaspersky, menanggapi penepatan Perpres tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Penanganan Krisis Siber.
Read more »
20 Organisasi Surati Presiden, Tolak Perpres Peta Jalan Produk Hasil TembakauKetua Lentera Anak, Lisda Sundari, menegaskan rancangan Perpres Peta Jalan Pengelolaan Produk Hasil Tembakau mengabaikan fakta bahwa konsumsi rokok terus mengalami peningkatan.
Read more »
Tanpa Penanganan, 14 Tahun Lagi Bandung Raya Terbelenggu KemacetanPemerintah mempersiapkan transportasi terpadu untuk kawasan aglomerasi Bandung Raya. Warga diharapkan terdorong menggunakan transportasi publik dan kemacetan teratasi. Nusantara AdadiKompas
Read more »
Pedoman Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif DiluncurkanPenyandang disabilitas hingga kini mengalami diskriminasi di banyak hal, termasuk saat mengakses keadilan. Proses hukum yang aksesibel dan inklusif diharapkan segera terwujud. Dikbud AdadiKompas
Read more »