Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membuka jalan bagi ormas keagamaan untuk mengelola lahan tambang.
menyatakan aturan yang memberi kesempatan bagi ormas keagamaan untuk mengelola lahan tambang merupakan kewenangan pemerintah.
Aturan baru itu menyertakan pasal 83A yang memberikan kesempatan organisasi keagamaan untuk memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus . Kendati demikian, Pasal 83 beleid yang sama mengatur IUPK dan/atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan menteri.
Ia mengatakan selama ini hanya badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan yang dipercaya pemerintah untuk mengelola tambang.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Muhammadiyah Respons Izin Kelola Tambang untuk Ormas KeagamaanSekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, izin kelola tambang yang diberikan untuk ormas keagamaan merupakan wewenang pemerintah.
Read more »
Jokowi Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Ini Tanggapan Ketum PGILangkah Presiden Joko Widodo yang memperbolehkan ormas keagamaan mengelola pertambangan mendapat apresiasi dari Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI),
Read more »
Jokowi Rilis Aturan Muluskan Muhammadiyah-NU Cs Kelola Lahan TambangPresiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membuka jalan bagi organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama (NU) untuk mengelola lahan tambang.
Read more »
PP Muhammadiyah Dukung Ormas Kelola Tambang, Supaya Ada Sumber Pendapatan Baru dan Tidak NgemisKebijakan tersebut merupakan sebuah terobosan yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Sehingga perlu diapresiasi oleh ormas keagamaan.
Read more »
Kronologi Singkat Terbit Aturan Izin Ormas Keagamaan Kelola TambangWacana izin ormas keagamaan mengelola lahan tambang sudah pernah digelontorkan sejak 2021 lalu.
Read more »
Ormas Kelola Tambang, Airlangga Keistimewaan dari PresidenPemberian izin kelola tambang kepada ormas keagamaan diatur dalam Peraturan Pemerintah 252024
Read more »