Menkeu Sri Mulyani bakal terus memangkas jumlah pegawai khususnya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kementerian Keuangan.
Sri Mulyani tidak ingin pegawai DJPb di kanwil hanya menjadi eksekutor. Bendahara Negara itu menilai perlu untuk lebih ditanamkan sifat pemimpin yang intelektual, salah satunya melalui berbagai pelatihan.
"Jumlahnya nanti yang bisa otomatisasi, kita otomatisasi. Jadi dari sisi kanwil perbendaharaan memang shrinking, makanya ini aset-asetnya juga menjadi konsekuensi kita semuanya. Aset ini kita akan tata lagi karena yang dibutuhkan sekarang untuk pajak, kekayaan negara itu menjadi makin penting," jelas Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyebut dalam melakukan pelatihan pihaknya mengundang berbagai ekonom di daerah. Dengan kualitas pegawai yang ditingkatkan, maka semakin menciptakan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara. "Intellectual leadership-nya harus makin naik, nah ini yang kami bekerja sama dengan para ekonom-ekonom di daerah kita sudah mengundang mereka, kita juga melakukan training dan sekarang setiap bulan mereka kita minta melakukan press statement seperti kita di pusat, APBD, APBN seperti apa pelaksanaannya," ucapnya.
Secara total jumlah pegawai Kemenkeu memang terus mengalami penurunan. Berdasarkan bahan paparannya, dari jumlah 82.468 pegawai pada 2020 menjadi 78.882 pegawai di 2023. Jumlah itu ditargetkan masih akan terus berkurang hingga menjadi 78.520 pegawai di 2024.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Soal Pertalite Bakal Dihapus, Anak Buah Sri Mulyani Belum TahuRencana Pertalite bakal dihapus dari daftar Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual PT Pertamina (Persero) ternyata para pejabat banyak yang belum tahu.
Read more »
KPK Gandeng Tokoh Agama Cegah Politik UangKPK bakal terus menggencarkan sosialisasi penolakan politik uang jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Read more »
Freeport Protes Aturan Bea Keluar Kemenkeu, Sri Mulyani Bilang GiniMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons potensi gugatan yang diajukan PT Freeport Indonesia soal kebijakan bea keluar ekspor konsentrat tembaga.
Read more »