'Berdasarkan hasil koordinasi, Bapak Menko Polhukam akan hadir bersama Menkeu,' kata Prastowo.
akan hadir dalam rapat tersebut."Berdasarkan hasil koordinasi, Bapak Menko Polhukam akan hadir bersama Menkeu," ujarnya.
Sebagai informasi, Komisi III DPR mengagendakan rapat lanjutan dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang . Rapat tersebut merupakan lanjutan dari rapat dengar pendapat umum yang lalu antara Komisi III DPR dengan Mahfud Md pada 29 Maret 2023. Sebelumnya, Komisi III DPR memang sempat memutuskan untuk menskors rapat dan melanjutkannya kembali.Surat undangan rapat itu bernomor B/4511/PW.01/DPR RI/4/2023 dan ditandatangani langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewicjk F Paulus tertanggal 3 April 2023. Rencananya rapat digelar Selasa , pukul 14.00 WIB di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR/MPR, Jakarta.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni juga mengkonfirmasi undangan rapat tersebut. Dia mengatakan rapat akan kembali membahas terkait isu Rp 349 triliun yang masih simpang siur. "Besok tanggal 11 April kami mengundang kembali Pak Ketua Komite Koordinasi Nasional TPPU dengan Sekretaris TPPU sekaligus Ketua PPATK dan juga anggota Komite TPPU sekaligus Menteri keuangan untuk dapat hadir dalam rapat lanjutan sebelumnya agar bisa memberikan laporan tentang isu Rp 349 T yang masih simpang siur," kata Sahroni saat dikonfirmasi.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi III DPR dan Komite TPPU Rapat soal Rp349 Triliun Pekan Depan, Sri Mulyani Dipastikan HadirKomisi III DPR akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) lanjutan bersama Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait kasus transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Read more »
Dipanggil Komisi III soal Transaksi Janggal Rp 349 T, Stafsus Sri Mulyani: Menkeu Direncanakan HadirMenteri Keuangan Sri Mulyani direncanakan akan menghadiri undangan Komisi III DPR untuk menjelaskan soal transaksi janggal senilai Rp 349 triliun.
Read more »
Soal Pansus Rp 349 T, Gerindra Tunggu Konsolidasi Data Mahfud dan Sri MulyaniWakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman masih menunggu hasil konsolidasi data terkait transaksi janggal di Kemenkeu senilai Rp 349 triliun.
Read more »
Tantangan Sri Mulyani Atur Anggaran di Tahun Terakhir JokowiMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sejumlah tantangan kebijakan ekonomi makro di 2024 sebagai acuan dalam menyusun kebijakan fiskal.
Read more »
Ramalan Sri Mulyani buat 2024: Ekonomi 5,7%, Dolar AS Rp 15.400Ekonomi Indonesia diproyeksi masih tumbuh tinggi tahun 2024. Pada tahun depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diramal di kisaran 5,3 hingga 5,7%.
Read more »
Canda Bahlil ke Sri Mulyani: Saya Tahu Cara 'Menaklukkan' Dirjen IbuMenteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bicara soal pengusaha yang hobi mensiasati aturan dan melobi pejabat di pemerintahan.
Read more »