DPR belum menyepakati sampai kapan penundaan pilkada serentak itu dilakukan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR belum melakukan pembahasan terkait mekanisme pengisian jabatan kepala daerah lewat pelaksana tugas . Sebab, DPR dan pemerintah baru menyepakati penundaan pilkada, tetapi belum menyepakati sampai kapan penundaan pilkada serentak itu dilakukan.
Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menjelaskan terkait pengisian kekosongan oleh plt masih tergantung dari kesepakatan waktu penundaan yang diambil antara DPR dan pemerintah. Jika pemungutan suara pilkada serentak disepakati digelar pada Desember 2020 maka tidak perlu ada pelaksana tugas. Kendati demikian, ia menilai, peluang sekretaris daerah menjadi pelaksana tugas kepala daerah lebih terbuka ketimbang diisi oleh pejabat eselon 1 dari Kemendagri untuk tingkat gubernur, dan pejabat eselon 2 dari gubernur untuk tingkat bupati dan wali kota.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PSBB Jabar Berlaku 15 April, Ridwan Kamil Serahkan soal Sanksi dan Ojol pada Kepala DaerahRidwan Kamil menyebut keputusan PSBB muncul usai rapat koordinasi dengan kepala daerah di lima wilayah tersebut.
Read more »
Distribusi Sudah Jalan Tiga Hari, Anies Belum Umumkan Keputusan Gubernur Soal Penerima BansosPemprov DKI Jakarta menyebutkan bahwa distribusi paket sembako ini akan dilakukan setiap hari, dari 9 April sampai 23 April 2020.
Read more »
DPR: Pastikan Dana dan Program Lawan Covid-19 Tepat SasaranPenanggulangan pandemi virus korona perlu disikapi serius dan seirama oleh pemerintah pusat dan daerah.
Read more »
Politikus PDIP Sebut DPR tak Peka Tetap Bahas Omnibus Law |Republika OnlinePolitikus PDIP sebut DPR memanfaatkan situasi wabah Covid-19.
Read more »
Minta Pemerintah Tegas Larang Mudik, DPR: Masyarakat Bingung!'Boleh atau tidak boleh? Boleh tapi diperketat. Sehingga masyarakat bingung'
Read more »
Anggota DPR Ingatkan Pengusaha Bayar Gaji dan THR Karyawan - Tribunnews.comKetersediaan beberapa barang sembako dan harga yang bergelagat naik harus jadi perhatian Kementerian Perdagangan.
Read more »