Kementerian Perindustrian terus berupaya meningkatkan kualitas produk industri dalam negeri agar dapat berdaya saing.
Liputan6.com, Jakarta Hal ini diwujudkan melalui upaya standardisasi industri berupa pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara wajib pada produk hasil industri.
“Dari 60,5% komoditas yang terkena Lartas tersebut, sebanyak 3.662 HS dilakukan pengawasan di Border dan sebanyak 3.248 HS dilakukan pengawasan Post-Border,” ungkapnya. “Jika industri yang berada di kawasan berikat yang ingin menjual produknya ke dalam negeri, maka harus diciptakan playing field yang sama antara kawasan berikat dengan nonberikat agar tercipta fairness. Supaya industri di kawasan berikat tidak menjadi predator bagi industri di luar kawasan berikat yang tidak menerima insentif yang sama,” imbuhnya.
“Ini menjadi problem, kalau tidak terbuka satu sama lain terkait data, Kemenperin sebagai pembina industri tidak bisa melakukan tugas secara maksimal,” tandasnya. Langkah selanjutnya, diperlukan pembentukan Satgas Nasional yang terdiri dari Kemenperin, Polri, Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kominfo dan Badan Karantina.
Pada tahun 2021, Kemenperin melalui Pusat Pengawasan Standardisasi Industri telah melakukan Pengawasan fokus produk impor sebanyak 95 merek untuk 10 SNI wajib dari 15 provinsi dan hasilnya 63,1% mematuhi regulasi SNI Wajib.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Menperin: Kami tak anti impor tapi jangan matikan industri nasionalMenteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sama sekali tidak anti terhadap impor ...
Read more »
Menperin ungkap kawasan berikat dan PLB jadi pintu masuk impor ilegalMenteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyinyalir kawasan berikat (KB) hingga pusat logistik berikat (PLB) menjadi pintu masuk bagi ...
Read more »
Menperin: SNI Wajib jadi instrumen untuk kendalikan imporMenteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemberlakuan Standard Nasional Indonesia (SNI) Wajib digunakan sebagai instrumen untuk ...
Read more »
PDIP Ingatkan soal Karma Politik Jika MK Ambil Putusan soal Batas Usia Cawapres Demi Kepentingan KeluargaSekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, mengingatkan ada karma politik jika para hakim MK menggadaikan kenegarawanannya demi kepentingan tertentu.
Read more »
Menperin Sebut Masalah Besar di Kawasan Berikat dan PLB, Barang-barang Ilegal Sering Lolos"Belum lagi kalau saya angkat soal PLB. Ini problem besar, ini pintu masuk bagi barang-barang ilegal ke Indonesia," kata Agus.
Read more »