Siswa Gagal PPDB, Pemprov DKI Bisa Bantu Biayai Sekolah di Swasta

Malaysia News News

Siswa Gagal PPDB, Pemprov DKI Bisa Bantu Biayai Sekolah di Swasta
Malaysia Latest News,Malaysia Headlines
  • 📰 hariankompas
  • ⏱ Reading Time:
  • 92 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 40%
  • Publisher: 70%

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu bekerja sama dengan lebih banyak sekolah swasta agar masalah daya tampung siswa baru teratasi. Metro AdadiKompas

Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat memimpin konferensi pers pembukaan pendaftaran penerimaan peserta didik baru DKI 2023 di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Senin .

Adapun ada empat jalur PPDB yang bisa diikuti oleh calon peserta didik, yaitu jalur prestasi akademik dan non-akademik, yang dimulai hari ini untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK. Kedua, jalur afirmasi untuk calon peserta didik yang difabel, anak panti, dan anak dari keluarga kurang mampu.Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat mengawasi proses pendaftaran PPDB DKI 2023 yang dilayani di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Senin .

”Dengan adanya empat jalur ini, mudah-mudahan tak ada yang namanya diskriminasi. Sebab, semua orang diberikan kesempatan sesuai dengan karakteristik masing-masing,” kata pria yang juga menjabat Inspektur DKI Jakarta ini.Tahun ini, Pemprov DKI juga membuka PPDB Bersama dengan sekolah swasta untuk calon peserta didik tingkat SMA dan SMK yang tidak bisa tertampung kuota di sekolah negeri. Pemprov DKI bekerja sama dengan 257 sekolah swasta terstandar untuk menyiapkan 6.909 kursi, terdiri dari 2.

Mekanisme subsidi ini, menurut dia, menjadi cara DKI untuk mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Selain itu, untuk ikut bekerja sama mengawasi kualitas pendidikan di sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta.Anggota Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, mengatakan, pihaknya telah mendorong Dinas Pendidikan DKI agar memperluas kerja sama dengan sekolah swasta dalam penyelenggaraan PPDB Bersama.

Salah satu aturan yang akan dibahas, berkaitan dengan sistem PPDB, adalah komitmen anggaran untuk menyediakan dana sekolah bagi seluruh anak Jakarta sampai tingkat SMP. Aturan mengenai anggaran ini belum ada kendati perda itu dalam pasal 16 menyatakan, pemerintah daerah wajib menyediakan dana guna penuntasan wajib belajar 9 tahun; dan menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

hariankompas /  🏆 8. in İD

Malaysia Latest News, Malaysia Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Didukung Pemegang Saham, Peringkat Bank DKI Naik Menjadi idAADidukung Pemegang Saham, Peringkat Bank DKI Naik Menjadi idAAPemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemegang saham pengendali dinilai memberikan dukungan yang kuat kepada Bank DKI sehingga menaikkan ratingnya. Sindonews news .
Read more »

DPRD DKI Soroti Belanja Hibah Tak Ideal: Kita Harus Selektif, Anggaran Kita TerbatasDPRD DKI Soroti Belanja Hibah Tak Ideal: Kita Harus Selektif, Anggaran Kita TerbatasWakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Inggard Joshua menyoroti anggaran hibah yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Read more »

Hal yang Perlu Diperhatikan soal Aturan Lepas Masker di Transportasi DKI JakartaHal yang Perlu Diperhatikan soal Aturan Lepas Masker di Transportasi DKI Jakarta TempoMetro
Read more »

Kualitas Udara Jakarta Buruk, Pemprov DKI Dinilai Perlu Terapkan WFHKualitas Udara Jakarta Buruk, Pemprov DKI Dinilai Perlu Terapkan WFHFraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta mempertanyakan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam mengatasi permasalahan kualitas udara di Ibu Kota. Sebab, kualitas udara di Jakarta selalu buruk dalam beberapa waktu terakhir. Megapolitan Jakarta
Read more »

Trotoar Depan Kedubes AS Kembali Dibuka, PKS Minta Pemprov DKI Lebih Responsif | merdeka.comTrotoar Depan Kedubes AS Kembali Dibuka, PKS Minta Pemprov DKI Lebih Responsif | merdeka.comLangkap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka kembali trotoar di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta, Jumat (9/6) malam diapresiasi sejumlah pihak. Salah satu pujian datang dari anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, M Taufik Zoelkifli (MTZ).
Read more »



Render Time: 2025-03-07 04:28:22