Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah tak gegabah dan memastikan terlebih dahulu alternatif pengganti sistem PPDB zonasi.
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah mempertimbangkan menghapus penerimaan peserta didik baru sistem zonasi. Terkait hal itu,
Menurut Huda, meski ditemukan banyak kekurangan, sistem zonasi ini memiliki kelebihan untuk masyarakat ekonomi rendah mendapatkan hak pendidikan. Meski demikian, ia mengakui, pemerataan pendidikan belum tercapai hingga kini. "Sebenarnya sistemnya mau apa pun clear gitu, jadi pemerintah saya kira akan lebih bagus untuk satu; peningkatan pemerataan kualitas mutu pendidikan di semua sekolah rata," kata Huda.
Mendikbud keluarkan aturan baru soal PPDB sistem zonasi. Perubahan aturan dilakukan setelah mendapat arahan dari Presiden Jokowi.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Gerindra Sebut Jokowi Akan Hapus Kebijakan PPDB Sistem Zonasi Tahun DepanMuzani mengatakan bahwa Jokowi tengah mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan PPDB sistem zonasi pada tahun depan.
Read more »
Jokowi Pertimbangkan Hapus Kebijakan PPDB Sistem ZonasiPresiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi.
Read more »
Presiden Jokowi Pertimbangkan Penghapusan PPDB Sistem ZonasiPPDB sistem zonasi menuai permasalahan di sejumlah daerah dan memicu kritikan berbagai pihak. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun angkat bicara mengenai hal ini....
Read more »
Jokowi Pertimbangkan Hapus PPDB Zonasi: Dicek Mendalam Dulu Plus MinusnyaPresiden Jokowi mengakui tengah mempertimbangkan untuk menghapus PPDB sistem zonasi. Ia mengatakan kebijakan itu akan dikaji kembali secara mendalam.
Read more »
PPDB Zonasi, Ilusi Pendidikan BerkeadilanSistem zonasi dalam PPDB yang mulanya bertujuan untuk pemerataan justru menimbulkan mortal hazard berjamaah pemalsuan KK.
Read more »