Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menganggap PPHN sebagai hal yang problematik jika visi dan misi presiden tidak sesuai PPHN.
jpnn.com, JAKARTA - Wacana amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 atau UUD 1945 belakangan kembali menjadi perbincangan hangat seusai muncul pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet soal pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai produk hukum yang dapat mencegah sekaligus menjadi solusi mengatasi persoalan yang dihadapi oleh negara.
Usulan Bamsoet tersebut mendapat sorotan tajam dari Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari yang menyebut PPHN dianggap sebagai hal yang problematik. Dalam konteks itu, Qodari mengusulkan wacana tandingan dalam kesempatan amendemen UUD 1945, yakni mengajukan masa jabatan presiden menjadi selama lima periode untuk menuntaskan pembangunan.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jawab Opsi Tandingan Qodari Soal PPHN Diganti Jabatan Presiden Lima Periode, MPR: Harus Amendemen DuluGus Jazil tidak mempersoalkan usulan Qodari yang ingin ada perpanjangan masa jabatan presiden menjadi lima periode sebagai opsi tandingan.
Read more »
Tak Setuju Wacana Penetapan PPHN oleh Bamsoet, Qodari Usul Jabatan Presiden 5 PeriodeQodari tidak sependapat dengan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) soal pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai produk hukum untuk atasi persoalan negara.
Read more »
Masinton PDIP soal Survei Ganjar Naik, Ungkit Visi Pembangunan JokowiPolitikus PDIP Masinton Pasaribu tanggapi naiknya elektabilitas Ganjar Pranowo dalam survei terbaru Litbang Kompas.
Read more »
Soal Pesan Pemilu Damai Jokowi, Gerindra Ajak Elite Jaga KebersamaanPartai Gerindra tanggapi positif pesan damai Jokowi soal Pemilu yang mengatakan yang menang mengajak yang kalah.
Read more »
Johnny Tanyakan Soal Perjalanan Luar Negeri ke Saksi Pejabat Bakti KominfoTerdakwa Johnny G Plate tanggapi saksi yang hadir dalam sidang lanjutan kasus korupsi Menara BTS 4G.
Read more »