Aturan sanksi diskualifikasi karena tak melapor LPPDK tidak diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.Hal itu disampaikan Anggota KPU RI Idham Holik saat Uji Publik Rancangan P KPU tentang Kampanye Pilkada dan Rancangan P KPU Dana Kampanye Pilkada di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.
Idham mengingatkan hierarki peraturan perundang-undangan sudah diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011. KPU hanya ingin melakukan pendekatan hierarki dalam menyusun aturan teknis.Kemudian, dalam Pasal 65 draf Rancangan PKPU tentang Dana Kampanye hanya akan diatur bahwa pasangan calon yang tidak menyampaikan LADK dan LPPDK akan diumumkan ke publik.1.
4. Apabila Paslon tidak menyampaikan LPPDK tidak ditetapkan sebagai Calon Terpilih sampai dengan Calon bersangkutan menyampaikan LPPDK. KIM Plus itu muncul dari Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad beberapa waktu lalu. Dia pun menganggap bahwa KIM Plus itu nantinya menjadi kolaborasi semua kekuatan politik.
KPU akan mengatur bahwa sumbangan dari perseorangan menjadi 4 kategori, yakni anggota parpol pengusung, individu perseorangan, anggota non parpol dan relawan.
Lapor Dana Kampanye KPU Pilkada
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPU akan Hapus Sanksi Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Tak Lapor Dana Kampanye, Ini AlasannyaKPU akan menghapus sanksi diskualifikasi calon kepala daerah (cakada) yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye
Read more »
KPU akan hapus sanksi diskualifikasi cakada tak lapor dana kampanyeKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menghapus sanksi diskualifikasi calon kepala daerah (cakada) yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan ...
Read more »
Sanksi Belum Padankan NPWP dengan NIK, Hati-hati Bisnis TergangguSanksi-sanksi yang mungkin didapatkan karena belum melakukan pemadanan NPWP dengan NIK
Read more »
Bukan Karena Tiko, BCL Tak Mau Hamil karena Ingin Hidup Lebih Lama Bareng Sosok IniBCL tidak ingin hamil lagi karena sudah berusia di atas 42 tahun.
Read more »
Heru Budi Pastikan Tak Akan Sanksi Kepsek yang Angkat Guru Honorer Tak Sesuai AturanHeru enggan untuk menelusuri lebih lanjut proses pengangkatan guru honorer tak sesuai aturan oleh para Kepsek sejak 2017 silam.
Read more »
PDIP Tak Gentar Bobby Nasution Didukung Koalisi Gemuk: Itu Karena Sosoknya atau Karena Mertuanya?PDIP merespons soal banyaknya dukungan partai politik (parpol) untuk kader Partai Gerindra Bobby Nasution maju di Pilkada Sumatera Utara.
Read more »