Sah, DPR Tetapkan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2022 Jadi Undang-undang

Malaysia News News

Sah, DPR Tetapkan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2022 Jadi Undang-undang
Malaysia Latest News,Malaysia Headlines
  • 📰 VIVAcoid
  • ⏱ Reading Time:
  • 46 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 22%
  • Publisher: 90%

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (RUU P2) APBN 2022 menjadi Undang-Undang.

"Setuju," sambut seluruh fraksi yang hadir.Setelahnya, Rachmat Gobel pun langsung mengetuk palu pertanda RUU APBN 2022 disahkan menjadi undang-undang.Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Anggaran , Edhie Baskoro Yudhoyono menyampaikan bahwa Banggar menyetujui RUU P2 APBN 2022 untuk dibawa ke rapat paripurna. Namun, terdapat sejumlah catatan salah satunya mengenai utang.

Kementerian Keuangan sendiri mencatat, posisi utang pemerintah sampai akhir Desember 2022 sebesar Rp 7.733,99 triliun. Jumlah itu naik dibandingkan posisi utang November yang sebesar Rp 7.554,25 triliun. "Terdapat peningkatan dalam jumlah nominal dan rasio utang jika dibandingkan dengan bulan November 2022. Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu , rasio utang terhadap PDB menurun dari sebelumnya 40,74 persen menjadi 39,57 persen," demikian penjelasan Kemenkeu seperti dikutip dari APBN KiTA.

Peningkatan posisi utang pemerintah itu dikarenakan pengaruh dari beberapa penerbitan dan pelunasan Surat Berharga Negara hingga perubahan nilai tukar. "Fluktuasi posisi utang pemerintah dipengaruhi oleh adanya transaksi pembiayaan berupa penerbitan dan pelunasan SBN, penarikan dan pelunasan pinjaman, serta perubahan nilai tukar," jelasnya.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

VIVAcoid /  🏆 3. in İD

Malaysia Latest News, Malaysia Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ketua Komisi II DPR Usul Revisi UU Pemilu soal Batas Usia Capres Cawapres Diserahkan ke DPRKetua Komisi II DPR Usul Revisi UU Pemilu soal Batas Usia Capres Cawapres Diserahkan ke DPRKetua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar perubahan undang-undang yang mengatur batas minimal usia capres cawapres itu diserahkan kepada DPR dan pemerintah selaku pembuat undang-undang.
Read more »

DPR Sahkan UU Pertanggungjawaban APBN 2022, soal Utang Jadi Catatan!DPR Sahkan UU Pertanggungjawaban APBN 2022, soal Utang Jadi Catatan!Rancangan UU Pertanggungjawaban APBN tahun 2022 telah resmi menjadi undang-undang. UU ini disahkan pada Rapat Paripurna DPR ke-5 tahun sidang 2023-2024.
Read more »

Starbucks Kena Pelanggaran Usai Pecat Pegawai yang Gabung Serikat BuruhStarbucks Kena Pelanggaran Usai Pecat Pegawai yang Gabung Serikat BuruhStarbucks dinyatakan melanggar undang-undang ketenagakerjaan AS usai memecat salah satu pegawainya.
Read more »

Presiden Brasil Lula da Silva Undang Presiden Putin ke KTT G20 2024, Jamin Tidak Ada PenangkapanPresiden Brasil Lula da Silva Undang Presiden Putin ke KTT G20 2024, Jamin Tidak Ada Penangkapan'Apa yang bisa saya katakan kepada Anda adalah, jika saya presiden Brasil dan ia (Putin) datang ke Brasil, tidak mungkin dia akan ditangkap,' kata Lula da Silva
Read more »

Undang Investor Kembangkan Teknologi CCS di RI, Luhut Ungkap Potensi Keuntungan Jangan PanjangUndang Investor Kembangkan Teknologi CCS di RI, Luhut Ungkap Potensi Keuntungan Jangan PanjangLuhut mengatakan bahwa teknologi CCS ini juga menawarkan peluang bisnis dan investasi yang signifikan di Indonesia, selain upaya pengendalian emisi.
Read more »

Luhut Undang Investor Garap Bisnis Penyimpanan Emisi Karbon 400 Giga Ton di RILuhut Undang Investor Garap Bisnis Penyimpanan Emisi Karbon 400 Giga Ton di RIIndonesia memiliki potensi dan peluang besar dalam penyimpanan emisi karbon secara permanen melalui teknologi Carbon Capture Storage (CCS).
Read more »



Render Time: 2025-02-27 16:21:07